PT Sarana Pembangunan Riau, salah satu BUMD milik Pemprov Riau
RIAU1.COM - Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), se Provinsi Riau diikuti Pelaksana Tugas (Plt), Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Aryadi.
Aryadi menyampaikan, bahwa BUMD merupakan kontributor pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten/kota dalam membiayai pembangunan daerah.
"Sehingga pendapatan asli daerah menjadi penting bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan usaha dan operasional BUMD," kata Aryadi.
Sambung dia menjelaskan, sebagai formulasi jaminan keberlangsungan usaha tersebut, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada BUMD menjadi bagian yang sangat strategis untuk diimplementasikan dalam operasional BUMD.
Kemudian, termasuk upaya untuk mengikuti laju gerak Dunia Usaha dan kemampuan untuk mengikuti momentum bisnis yang tidak membeda-bedakan status perusahaan, BUMD, BUMN, Swasta Nasional maupun Swasta Asing, yang merupakan kompetiter dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
"Maka semakin jelas bahwa perusahan dengan tata kelola yang baik dapat bersaing dengan para kompetitornya," tuturnya.
Aryadi juga menjelaskan, Keberadaan BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
"BUMD diharapkan dapat beroperasi dengan efektif, efisien dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Sehingga dapat menyediakan produk-produk dan layanan yang berkualitas untuk masyarakat," tutur dia.*
