Evaluasi PPKM Hingga Persiapan Liga 1, Ini Arahan untuk Wagubri dan Kepala Daerah Lainnya
Wagubri Edy Natar
RIAU1.COM - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menghadiri rapat koordinasi (Rakor) membahas evaluasi PPKM, dan persiapan superbike Mandalika sekaligus persiapan Liga 1.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa perbaikan situasi COVID-19 terus terjadi sejak penerapan PPKM berdasarkan level asesmen di 9 Agustus 2021.
Untuk diketahui kasus aktif nasional berjumlah 68.942 kasus atau di Jawa-Bali 39,87 persen sedangkan di luar Jawa-Bali 60,13 persen. Angka kesembuhan nasional saat ini juga 95 persen dan kasus aktif nasional sejak 9 Agustus sudah turun 84,63 persen.
Dimana usulan perpanjangan penerapan PPKM di luar Jawa-Bali, dimungkinkan akan dilaksanakan selama dua minggu yang diusulkan pada 21 September - 4 Oktober 2021. Namun Menko Airlangga Hartarto menuturkan perpanjangan PPKM ini masih menunggu arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
Adapun pihaknya telah menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tetap mempersiapkan Instruksi Mendagri terkait perpanjangan PPKM ini sehingga jika ada arahan untuk perpanjangan, Inmendagri nya telah siap.
Pengaturan PPKM ini masih tetap sama dengan penerapan PPKM pada periode sebelumnya (6 - 20 September 2021), dengan penyesuaian pada PPKM level tiga, yaitu mal dapat beroperasi mulai pukul 10.00-21.00 WIB maksimal 50 persen kapasitas, skrinning pedulilindungi, dan bioskop dapat dibuka dengan prokes ketat dengan kapasitas maksimal 25 persen.
Sedangkan untuk kegiatan olahraga, lanjut Menko Airlangga akan dilanjutkan dengan rapat terbatas khusus untuk membahas kegiatan olahraga ini secara detail. Namun ia mengingatkan untuk daerah yang menjadi penyelenggara untuk memastikan kondisi kasus COVID aman atau positif rate-nya rendah.
"Selain itu, pelaksanaan vaksinasi (di daerah penyelenggara kegiatan olahraga) untuk dapat dimaksimalkan lagi. Untuk itu, pemerintah beserta Forkopimda juga harus saling berkoordinasi," sebut Menko.*
