Agung Wicaksono
RIAU1.COM - Pengamat politik dan pemerintahan, Agung Wicaksono menilai, meski kecil, ada potensi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, tepatnya jabatan eselon II yang akan dievaluasi gubernur Syamsuar Oktober mendatang.
"Potensi pasti ada, cuma pastinya di zaman sekarang ini sangat kecil. Karena sekarang proses-proses yang terkait dengan mutasi pejabat selalu dipantau oleh institusi yang berwenang seperti KPK," kata Agung, Ahad 5 September 2021.
Sementara, penggantian pejabat eselon II, sebut dia, harus sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan undang-undang. Namun yang paling penting, kepala OPD yang diganti haruslah memiliki rekam jejak baik di birokrasi.
"Bukan hanya itu, kepala OPD juga harus berasal dari orang yang paham visi dan misi gubernur Riau, agar mereka bisa bekerja sesuai target yang telah ditetapkan gubernur selaku kepala daerah," ujar mahasiswa program S3 Ilmu Politik di Hongaria tersebut.
Sambung dia, kepala OPD mana yang perlu diganti, pastinya gubernur sudah melihat kinerja mereka selama ini, dan sudah menandai mana saja OPD yang kurang perform dalam menjalankan program kerjanya.
"Yang paling penting dari semua itu adalah orang yang ditempatkan adalah orang yang tepat, sehingga birokrasi bisa berjalan baik dan dapat menyukseskan visi misi gubernur," sebut ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Hongaria ini.
Disinggung apakah pejabat yang akan dipilih ada pertimbangan politis Syamsuar untuk dapat dipilih lagi pada periode kedua, Agung menyebutkan itu harus. Namun lebih kepada untuk kenyamanan Syamsuar sebagai pejabat politik untuk memilih para pembantunya di birokrasi.
"Perihal dua periode, itu otomatis saja. Jika Syamsuar bisa menempatkan orang-orang yang tepat dan mendongkrak kinerja Pemprov Riau, bukan tidak mungkin ini akan semakin meningkatkan citra positif Syamsuar di mata masyarakat, yang kemudian bermuara pada elektabilitas Syamsuar di Pilkada nanti," tukasnya.
Seperti diketahui, gubernur Syamsuar bulan Oktober mendatang akan mengevaluasi seluruh pejabat tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
"Itu bagian dari peningkatan kinerja, tentunya kami melakukan evaluasi, dan kami sudah bekerja dua tahun lebih dan berkewajiban melakukan evaluasi. Jadi mudah-mudahan pada bulan Oktober pelaksanaannya," sebut Gubri Syamsuar, Jumat 3 September 2021.
