Upaya Sejahterahkan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial, Pemprov Riau Berbagi Informasi dengan DPRD Sumbar
Usai pertemuan
RIAU1.COM - Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Evarevita menerima kunjungan Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terkait upaya peningkatan pendapatan petani hutan melalui kegiatan Perhutanan Sosial (PS) dan pola kombinasi pengelolaan hutan dengan peternakan (silvopasture) serta tanaman tumpang sari.
Saat pertemuan tersebut, Evarevita menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pertemuan kunjungan kerja tersebut dalam rangka untuk saling berbagi informasi, khususnya terkait upaya peningkatan pendapatan petani hutan melalui Perhutanan Sosial (PH), Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggunjungi Provinsi Riau.
"Kami atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan perwujudan kesejahteraan masyarakat termasuk perhutanan sosial ini," kata Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Evarevita yang menyambut rombongan DPRD Sumbar tersebut, Senin 23 Agustus 2021.
Kemudian, kata Eva, Pemprov Riau akan selalu mendorong konsep pembangunan rendah karbon. Juga Pemprov Riau juga memiliki program Riau Hijau, di mana Riau Hijau ini menjadi tiga pilar utama terhadap pengendalian, kerusakan dan pengendalian lingkungan.
"Riau hijau ini juga meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam melalui fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, Muzli M Nur menilai pertemuan tersebut sangat strategis karena diketahui bahwa Provinsi Riau termasuk wilayah hutannya cukup luas.
"Sumatera Barat juga demikian memiliki kawasan yang cukup luas berada di angka 2,4 juta hektar atau 55 persen dari seluruh wilayah wilayah darat yang ada di provinsi Sumatera Barat," tutur Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar tersebut.
Sebab itu, dalam rangka meningkatkan peran serta sektor kehutanan di dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar hutan tentu perhutanan sosial merupakan salah satu jawaban dalam rangka memberdayakan masyarakat.
"Melalui program perhutanan sosial sekaligus upaya melindungi kawasan hutan tersebut," sebut dia.
Hal tersebut, tambah dia, juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan 15 program unggulan terlihat bahwa keinginan Pemerintah Provinsi Sumbar berfokus pada mengembangkan sektor pertanian.
"Mengingat 52,8 persen masyarakat Sumatera Barat hidup sebagai petani. Dari 15 program unggulan di sana juga ditegaskan bahwa anggaran untuk sektor pertanian itu harus berada pada angka 10 persen," demikian Muzli.*
