Ade Agus Hartanto
RIAU1.COM -Ketua Komisi I Ade Agus Hartanto mengkritik wacana bupati Meranti Muhammad Adil yang akan mengurangi tenaga honorer dimasa pandemi yang semakin sulit.
"Memang dilematis khususnya di masa sulit pandemi ini. Disatu sisi ketika dipaksakan dengan kondisi yang ada, akan membebani APBD itu sendiri. Dan ketika dirumahkan juga akan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat,"kata Ade Agus, Selasa, 2 Agustus 2021.
Tapi dengan kondisi saat ini memang perlu dilakukan efisiensi khususnya tenaga honor yang ada tapi tidak efektif pekerjaannya.
"Kami pernah sarankan ke Bupati Meranti, lakukan verifikasi saja, validasi keberadaan tenaga honor sesuai tugasnya masing-masing. Jangan sampai yang tidak ada tugasnya, lebih-lebih yang fiktif," papar Ade.
"Karna beberapa daerah seperti di Bengkalis dan Meranti cenderung memfungsikan tenaga honor sebagai ruang kerja untuk masyarakat saja,"timpalnya.
Politisi PKB ini mengingatkan, bahwa anggaran tenaga honorer tidak sedikit dan akan memberatkan APBD jika ternyata honorer tidak bisa efektif.
"Yang ingin jadi honor juga banyak, alangkah perihnya kalau honorer yang dibayarkan tidak ada sementara orang antri lebih banyak,"cetusnya.
Menurutnya hal ini memang perlu dicermati benar oleh Bupati Meranti, Muhammad Adil atau Kabupaten lain.
"Dilema seperti ini butuh ketenangan, butuh kajian untuk menghasilkan langkah yang tepat. Kalau digoreng sana sini biasalah politik," ungkapnya.
Ia juga menyebut, efisiensi memang sebaiknya dilakukan tak hanya di kabupaten tetapi juga honorer di lingkungan provinsi.
Ia mengatakan telah meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pendataan terkait efektivitas tenaga honorer di lingkungan provinsi.
"Kita sudah koordinasi dengan BKD provinsi akan dilakukan validasi ulang apakah tenaga honorer itu benar ada atau sekadar nama saja,"tutupnya.
