Parisman Ihwan
RIAU1.COM - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan mendesak laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau bisa segera difungsikan. Hal ini dimintanya berdasarkan rapat evaluasi dengan DLHK Senin kemarin 11 Juli 2021, diketahui progres pelaksanaan anggaran tahun 2021 baru sebesar 62 persen.
"Dari pemaparan teman-teman DLHK Riau, diketahui bobot pelaksanaan anggaran sudah 62 persen, "katanya.
Adapun penyebabnya katanya tidak lain adalahan ketiadaan peralatan sehingga laboratorium DLHK Riau belum bisa difungsikan
"Ada UPT-nya, ada SDM atau pegawai-nya, Cuma peralatan gedungnya tak ada. Jadi mereka tidak bisa kerja", ujar Iwan Fatah sapaan Parisman.
Menyikapi hal itu kata Parisman, Komisi IV DPRD Riau sepakat mendorong DLHK Riau agar UPT bisa segera aktif sehingga bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya, dengan menyusun anggaran UPT dan kegiatan lain.
"Kami juga dengar dari Kabid-nya sendiri untuk 1 perusahaan itu pengurusan sertifikasi layaknya itu sampai Rp 60 juta. Bayangkan berapa banyak perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan di Riau ini harus diurus keluar Provinsi atau ke Sucofindo",tuturnya
Komisi IV DPRD Riau kata Politisi Golkar ini menyarankan DLHK Riau untuk menyusun dan menyiapkan anggaran agar UPT segera bisa beroperasi. Begitu juga dengan program-program yang lain.
"Dalam rapat evaluasi itu juga terungkap soal limbah PT Chevron yang memang sempat dipertanyakan. Hanya saja mengenai limbah Chevron kewenangannya ada di Kementerian,"tutup anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru ini.
