Foto (net)
RIAU1.COM -Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan menyebut target pemerintah untuk memberantas truk Over Dimension Over Loading (ODOL) di tahun 2023 sulit tercapai.
"Pemerintah mencanangkan 2023 bebas ODOL. Saya agak pesimis itu. Karena saat ini, seakan-akan pemerintah, aparatur terkait tak bisa menghambat itu," ujar Mardianto, Rabu, 30 Juni 2021.
Menurutnya pelaksanaan kebijakan serta fasilitas pendukung masih jauh panggang dari api. Masih banyak oknum yang main mata dengan sopir truk ODOL sehingga penegakan sulit dilakukan.
"Katanya ada jembatan timbang, tapi yang ditimbang itu keneknya dan distribusi. Ini yang mungkin disebut pungli itu," ujar Mardianto.
Legislator asal Kuansing ini menceritakan tentang amatannya di jembatan timbang di Logas Kuansing yang menurutnya tak efektif menahan laju ODOL yang merusak jalan Kuansing.
"Saya lewat 12 mobil berjajar di jembatan timbang itu, saya pulang sudah tidak ada. Saya yakin itu ODOL, tapi lewat saja. Anehnya tak ada bekas pembongkaran muatan dan sebagainya," jelasnya.
Selain kepatuhan petugas, kondisi sarana jembatan timbang pun menurutnya tidak memadai untuk melakukan proses penegakan terhadap ODOL.
"Kondisi assisting jembatan timbang di Riau juga tidak mumpuni untuk menjalankan fungsinya. Tidak ada cranenya, tidak ada tempat penyimpanan, tidak ada orang untuk membongkar," paparnya.
Melihat kondisi ini, ia menyebut jembatan timbang itu bohong-bohongan saja. Ada jembatan timbang tapi tidak menjegat ODOL.
"Omong kosong saja jembatan timbang bisa menghalau ODOL. Kalau begini caranya bubarkan saja jembatan timbang," ungkapnya tegas.
Ia mengatakan, jika memang target 2023 ingin Zero ODOL, maka pemerintah harus berbenah. Mulai dari ketataatan aparat di lapangan hingga prasarana dilengkapi.
"Solusinya lengkapi prasarana jembatan timbang, sediakan alat potong jika dia over dimension, sediakan gudang dan crane jika dia over dimension," jelasnya.
Ia mengaku kecewa dengan penegakan hukum atas ODOL. Bahkan tak jarang jalan yang berada di dekat jembatan timbang justru rusak karena kerap menjadi tempat pemberhentian truk ODOL
"Mobilnya parkir di jalan, keneknya yang ditimbang. Retribusi masuk ke negara. Uangnya ga masuk ke kita, tapi jalan rusaknya jadi urusan kita,"tutup Legislator PAN tersebut.
