Husaimi Hamidi
RIAU1.COM -Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mendesak Gubernur Riau Syamsuar segera ambil sikap soal rencana swastanisasi Pasar Cik Puan oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus.
Menurut Husaimi, aset pemprov Riau yang dihibahkan ke Pemko Pekanbaru di Pasar Cik Puan bukanlah untuk mencari keuntungan.
"Tapi yang pasti, tanah itu (di Pasar Cik Puan) kita hibahkan bukan untuk mencari duit," kata Husaimi. Kamis 24 Juni 2021.
Menurut Husaimi, sebagai gubernur Riau, Syamsuar harusnya memberikan koreksi kepada Firdaus mengenai pemanfaatan aset hibah di Pasar Cik Puan. Setidaknya, kata dia, harus ada koordinasi antara pemko dan pemprov untuk pemanfaatan aset tersebut.
"Harusnya, gubernur kaji dulu sebelum serahkan aset itu. Pastikan dulu (seperti apa pengelolaannya). Ini Swasta, pihak ketiga, atau pusat?," tambah dia.
Salah satu kekhawatiran dari DPRD Riau, kata Husaimi, jika Pasar Cik Puan diserahkan ke swasta, maka akan memberatkan pedagang nantinya. Seperti di biaya sewa tempat.
"Karena investor ini pasti nyari laba. Nanti harga sewanya pasti tinggi," lanjut dia.
Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan dirinya ingin melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan. Namun, Firdaus ogah menggunakan APBD Pekanbaru.
Menurut Firdaus, jika pembangunan dilanjutkan dengan menggunakan APBD, maka masyarakat justru dirugikan. Dia juga mengatakan hal tersebut akan membebani APBD setiap tahun, bahkan sampai 30 tahun.
"Jika prinsip kita (Pemko) lanjutkan, masyarakat tidak untung. APBD itu kan punya masyarakat, kalau itu dijadikan kesana, dan selama 30 tahun dan itu terus dikuras untuk operasional," kata Firdaus.
"Itu yang rugi masyarakat, bukan hanya pemko saja," tambah dia.
Karena itu, Firdaus menginginkan pembangunan Pasar Cik Puan dilakukan oleh pihak ketiga atau investor. Dengan demikian, semua diuntungkan, baik pedagang, pemko, dan investor.
"Tapi dengan kerjasama investasi dengan investor, maka semua win. Pedagang untung, masyarakat untung, pemerintah juga untung," pungkasnya.
