Hak Interpelasi DPRD Riau pada Gubernur Tak Ada Kejelasan, Panca Sebut Faktor Ini Penyebabnya

RIAU1.COM - Lanjutan hak interpelasi atau bertanya oleh Komisi V DPRD Riau kepada gubernur Riau Syamsuar terkait penanganan covid-19 nampaknya tak ada kejelasan dan hanya gertak sambal. Buktinya sampai saat ini hanya jalan ditempat tak ada kelanjutan padahal usulan itu sudah jauh-jauh hari disampaikan kepada pimpinan DPRD Riau.

Pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR) Paca Setya Prihatin melihat tidak adanya progres usulan tersebut karna terjadi dua kubu di DPRD, menolak atau pro pemerintah dan yang mendukung atau kontra dengan pemerintah.

"Perlu dipahami di internal DPRD itu ada bermacam-macam fraksi, ada yang mendukung ada yang menolak. Jadi kenapa tidak berjalan karna adanya kepentingan politik yang harus dilindungi,"katanya. Senin 7 Juni 2021.

Seharusnya kata Panca sesuai pengertian hak interpelasi atau hak bertanya, usulan itu bisa terlaksana karna ini adalah untuk kepentingan rakyat terkait penanganan covid-19 di Riau.

"Tapi karna ada kepentingan politik sehingga belum terlaksana. Padahal adanya hak bertanya ini tidak lain untuk mengetahui sejauh mana kinerja gubernur dan wakil gubernur dalam penanganan covid-19 di Riau mana yang berjalan mana yang menjadi hambatan,"jelasnya.

Panca mencontoh seperti mempertanyakan soal manfaat anggaran yang tidak maksimal, angka sebaran covid-19 semakin tinggi, dan tindakan oleh pemerintah yang tidak kongkrit. 

"Jadi jika disimpulkan ada yang menolak Interpelasi di DPRD bisa diartikan dia bicara buka kepentingan publik tapi kepentingan politik kekuasaan dan begitu pula sebaliknya. Nah sekarang ini dituntut kesadaran dari DPRD lagi untuk menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat,"pungkasnya.