Husaimi Hamidi
RIAU1.COM - Sudah Dihentikan sejak lima tahun terakhir, DPRD Riau minta pemerintah pusat betul-betul mengembalikan hak dana bagi hasil (DBH) migas ke daerah Riau.
Ketua komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi meminta hak Riau berupa uang DBH pemprov Riau betul-betul di kembalikan ke daerah Riau, pasalnya masih ada hutang pusat dari dana bagi hasil migas yang belum di bayarkan sejak lima tahun terakhir.
Menurutnya sangatlah tidak adil, uang masyarakat Riau ada di pusat tapi pusat malah membuka lembaga keuangan dan meminta Pemprov Riau untuk meminjam dana ke lembaga itu.
Politisi PPP itu menambahkan dirinya berharap presiden Jokowi yang besok Rabu 19 Mei 202 berkunjung ke Riau mengetahui permasalahan itu sehingga Riau bisa mendapatkan kembali hak dana bagi hasil migas yang sudah distop kementrian keuangan beberapa tahun belakangan.
"Saya juga sudah minta Pemprov Riau untuk tidak tanda tangani SPTnya , karena Riau belum terima uangnya dan alasan pusat hanya karena kesalahan pergub,"ujarnya.
Dicontohkannya, seperti Chevron sudah membayarkan DBH ke kementerian tapi dari pihak kementerian belum bayar ke daerah Riau.
"Jangan sampai kontrak dengan Chevron habis dana bagi hasilnya belum di dapatkan yang nilainya di perkirakan sekitar 500 miliar lagi,"tutupnya.
