Sekjend HMI MPO, Zunnur Roin
RIAU1.COM - Peralihan kontrak karya Blok Rokan ke Pertamina tidak lebih sebagai aspek formal peralihan pengusahaan antara negara dengan Kontraktor Migas saja.
Seperti itu disebut Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Zunnur Roin.
Perjuangan yang telah dilakukan beberapa pihak, sebut dia, tidak signifikan jika di ukur kebermanfaatannya bagi masyarakat provinsi Riau. Hal itu disampaikannya disalah satu acara Webinar yang bertema "Menakar Perjuangan Otentik Blok Rokan" belum lama ini.
"Blok Rokan memang di Riau, tapi seluruh stakeholder di Riau tak punya peran teknis yang signifikan terkait peralihan kontrak karya Blok Rokan dari CPI ke Pertamina. Catat itu, betapa minimnya peran provinsi, hukum loh yang mengaturnya," tegas Zunnur.
Pemuda lulusan kriminologi UIR ini juga mengungkapkan, seharusnya perjuangan Blok Rokan tidak bisa dilepas dari politik hukum dan ekonomis bisnis. Ia juga mengkritik lahirnya Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.
"Sejak awal slogan klasik soal rakyat Riau harus menjadi tuan di negerinya sendiri itu sebatas slogan semu yang menelurkan BUMA LAM Riau saja misalnya. Jelas itu tidak otentik, karena hanya berorientasi pada bisnis sekelompok orang saja," sambungnya.
Zunnur mengkhawatirkan peran LAM Riau jika juga turut andil dalam pengelolaan Blok Rokan.
"Kredibilitas lembaganya akan dihadapkan pada konflik internal, kita berharap lebih LAM Riau tidak oportunis tapi sebagai leading sector perjuangan seluruh elemen terkait," ujarnya.
Pada aspek politik hukum, tambah Zunnur, perjugan otentik nya adalah dengan menawarkan deregulasi fiskal atau hal lainnya yang mengikat soal pengusahaan wilayah kerja Blok Rokan. Juga bagaimana Pemerintah Provinsi Riau serta Anggota DPR RI dan DPD RI asal Riau diminta untuk menjemput hak afirmasi rakyat Riau.
"Intervensi itu PP, Perpres, Permen, bila perlu secarik dua carik Perda Riau kalau bisa punya bargaining mengatur tetek bengek pengusahaan Blok Rokan itu. Sehingga impactnya jelas meningkatkan besaran APBD Riau, dan secara alamiah memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau," ucap pemuda yang tengah melanjutkan pendidikan S2 di UNPAD ini.
Dia juga menekankan agar BUMD Riau yang bergerak disektor Migas direvitalisasi, sehingga bisa tumbuh sebagai perusahaan berkelas, itu lebih realistis.
"Yang perlu dipahami, B to B pengeloaan Blok Rokan itu terbuka bagi perusahaan migas manapun, perusahaan lokalpun tak ada kepastian bisa di pilih sebagai vendor oleh pertamina. Paticipating Interest 10 % yang diberikan Undang-undang saja harap-harap cemas bisa dimanfaatkan," ungkap Zunnur.
Namun, dia tetap optimis jika Riau mampu memperjuangkan Blok Rokan untuk dapat dimanfaatkan sebagai aspek pembangunan perekonomian daerah.
"Kita harus optimis dengan konsep perjuangan yang lebih otentik, bukan perjuangan yang bercorak sektoral. APBD Riau akan keropos jika metode perjuangannya tidak tepat. Politik hukum dan ekonomi bisnis masih bisa diambil sebagai celah. Memang Kontrak karya berganti, tapi timing nya lama," pungkasnya.
Sebelumnya, Sabtu 8 Mei 2021, HMI Cabang Pekanbaru menggelar Webinar yang bertajuk ‘Menakar Perjuangan Otentik Blok Rokan’ dengan menghadirkan pembicara seperti pakar lingkungan hidup, Elvriadi S.Pi, M,Si., Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto SE, dan Sekjend PB HMI MPO Zunnur Roin, S.Sos yang juga merupakan putra asli Rokan Hilir Riau.**
