Fraksi Golkar Riau Tidak Setuju Komisi V Interpelasi Syamsuar Soal Ketidakhadiran Satgas Covid-19
Karmila Sari
RIAU1.COM -Fraksi Golkar DPRD Riau menyatakan tidak setuju mengenai wacana penggalangan dukungan anggota komisi V untuk menggunakan hak bertanya atau Interpelasi dan pansus atas ketidakhadiran Satgas covid-19 dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi V beberapa waktu lalu.
Penggunaan hak interpelasi seperti yang direkomendasikan komisi V DPRD Riau itu dipandang tidak perlu karna Pemerintah sudah berkerja.
"Kalau interpelasi rasanya kurang cocok. Karena pemanfaatan anggaran kita ini kan banyak yang memantau. Mulai dari inspektorat, BPK, BPKP, KPK, sampai hari ini alhamdulillah tidak ada berita penyalahgunaan. Pemanfaatannya sesuai dengan administrasi dan program"kata Ketua fraksi Golkar Karmila Sari. Jumat 7 Mei 2021.
Karmila menyarankan ketimbang menggunakan hak interpelasi Komisi V lebih baik menggunakan opsi pembentukan Pansus.
"Kalau Pansus, kerjanya jadi lebih intensif karena fungsi DPRD kan pengawasan, jadi untuk mengawasi baik pemanfaatan anggaran, pelaksanaan langkah- langkah Satgas. DPRD juga bisa ikut memantau untuk melandaikan covid -19,"ujarnya.
Jadi terhadap dua opsi itu, Fraksi Golkar lebih memungkinkan dibentuk pansus. Karna pemerintah sudah bekerja. Dan musibah wabah covid-19 ini merupakan musibah internasional, dimana semua negara terkena dampaknya.
"Negara jiran kita juga mengalami peningkatan bahkan kesulitan oksigen. Di Riau, alhamdulillah Rumah Sakit siap dengan peralatan dan perlengkapannya, tidak kekurangan oksigen, tempat tidur, dan lain- lain. Pemprov sudah melakukan secara efektif 3 T (Tracing, Testing dan Treatment) sehingga lebih transparan dalam penunjukan jumlah yang terkena covid-19,"jelasnya.
Sementara itu hal yang sama juga disampaikan wakil ketua fraksi Golkar Parisman Ihwan yang juga tidak setuju usulan hak interpelasi pada pemerintah Riau. Menurutnya anggaran penanganan covid-19 di Riau tidak ada yang diselewengkan.
"Tidak ada penyelewengan dana, dan juga tidak ada kita lihat masalah seperti kekurangan oksigen dan semacamnya. Jadi tidak cocok untuk dilakukan Interpelasi,"pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya Komisi V dengan diketahui wakil ketua DPRD Riau, Hardianto mewacakan dua opsi tersebut, merespon atas ketidakhadiran Satgas Covid19 yang diundang dalam RDP Rabu 6 Mei 2021 kemarin.
