Abu Khoiri
RIAU1.COM - Anggota Komisi V DPRD Riau Abu Khoiri mengakui memang melarang mudik merupakan keputusan yang sulit untuk diambil pemerintah. Namun, tetap harus dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Ini memang pilihan yang sulit. Kita memahami langkah pemerintah dalam menahan lajunya penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan larangan mudik,"kata Abu Khoiri. Kamis 6 Mei 2021.
Namun kata Aboi sapaan Abu Khoiri meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib perusahaan yang terdampak kebijakan tersebut agar tidak merugi atau malah gulung tikar. Para pekerja seperti sopir hingga kondektur pun harus dipikirkan nasibnya. Sebab ketika angkutan umum berhenti beroperasi, mereka juga ikut kehilangan sumber penghasilan.
"Terkait perusahaan angkutan kami menyarankan kalau pemerintah punya kemampuan keuangan memang sebaiknya ada insentif khusus, baik kepada sopir yang terdampak kehilangan pekerjaan maupun perusahaan angkutan yang terpaksa berhenti beroperasi dengan adanya larangan mudik. Terkait bentuk bantuannya kami menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah,"ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Riau M Nasir, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.
“Setelah kami pelajari pertimbangannya, dan melihat kondisi covid-19 yang mengkhawatirkan kami mendukung kebijakan tersebut karna untuk memutuskan mata rantai covid-19. Tapi kami mohon Pemerintah memberikan kompensasi terutama para pengemudi yang tidak ada pemasukan selama larangan mudik ini,” kata Nasir. Minggu 1 Mei 2021.
Dikatakan Nasir, di Riau ada 1.600 sopir baik travel dan bus yang terdampak Covid-19. Untuk itu Ia berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para sopir ini.
