Wakil ketua DPRD Riau Hardianto bersama ketua Komisi V Eddy Moh Yatim beberapa anggota komisi V lainya jumpa pers dengan media terkait ketidakhadiran gugus tugas penanganan covid-19 dalam RDP
RIAU1.COM - Komisi V DPRD Riau meradang atas sikap Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Riau yang diketuai oleh Gubernur Riau Syamsuar.
Dewan menilai Syamsuar tak menghargai lembaga legislatif tersebut.
Ini lantaran Syamsuar ataupun perwakilan dari gugus tugas tak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di provinsi Riau di komisi V DPRD Riau. Rabu 5 Mei 2021.
RDP itu dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Hardianto, Ketua komisi V Eddy Moh Yatim, dan beberapa anggota komisi V lainya yaitu Soniwati, Ade Hartati, Arnita Sari, Kasir dan Abu Khoiri.
Dalam jumpa pers yang dibuka Hardianto, yang dihadiri ketua komisi V Eddy Moh Yatim mengaku kecewa dan menyayangkan ketidakhadiran dari satgas gugus tugas covid-19. Padahal undangan sudah jauh hari disampaikan kepada mereka.
"Kita sampai menunggu mereka satu jam lebih dari pukul 10.00 -11.00 wib dan kita tidak mendapatkan informasi yang jelas. Jadi kami sangat kecewa atas ketidakhadiran mereka. Dan ketidakhadiran mereka ini juga membuktikan bahwa mereka (Gugus tugas.red) tidak serius dalam menangani covid-19,"katanya.
Dikatakan Eddy diundangnya gugus tugas tidak lain ingin mempertanyakan dan mengevaluasi perkembangan penanganan covid-19 di Riau yang saat ini jumlah kasus positif covid-19 semakin melonjak.
"RDP ini dilakukan juga karna banyaknya aduan-aduan pada kita tentang pergeseran anggaran pencegahan covid-19 Rp 33 Miliar artinya mereka bertanya apa yang sudah dilakukan, dimana hadirnya provinsi untuk membuat covid-19 ini bisa dicegah ternyata hari ini kita juara 2 se Indonesia,"tutur sekertaris DPD Demokrat Riau ini.
Eddy juga melihat melonjak angka covid-19 di Riau pemerintah Riau terlihat tidak kewalahan. Padahal lonjakan kasus Covid-19 ini seharusnya menjadi kekhawatiran bersama.
Sementara itu hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota komisi V DPRD Riau lainnya Ade Hartati yang juga sangat menyayangkan ketidakhadiran gugus tugas penanganan covid-19 dalam RDP dengan Komisi V tersebut.
Menurutnya kehadiran gugus tugas sangat penting dalam RDP ini. Sebab berdasarkan hasil rapat dengan Kapolda Riau disebutkan secara komprehensif bahwa Riau sudah masuk dalam zona merah.
Dengan jumlah pasien terkonfirmasi covid-19 di Riau pada 27 Apri 2021 yaitu menembus angka 7.932 kasus.
"Jadi tidak main-main covid-19 ini. Dan ini menjadi warning bagi gubernur karena Kapolda sudah serius menyampaikan secara detail data yang tidak mungkin dimiliki oleh pemerintah Riau,"ucap Ade.
Ade juga menyebutkan dalam data Kapolda itu bahwa Riau saat ini kekurangan obat sebanyak 1.581.901, Alat Pelindung Diri (APD) 385.855 ribu, dan kekurangan alat kesehatan (Alkes) 151.562.
"Jadi dengan ketidakhadiran gugus tugas tanpa alasan yang jelas ini saya mengusulkan segera melakukan interpelasi kepada gubernur Riau untuk mempertanyakan sejauh mana keseriusan gubernur dalam penanganan kasus Covid-19 dengan angka yang tidak terkendali lagi, apalagi yang sudah meninggal mencapai 1146 orang,"pintanya.
Dalam dari itu Ade juga menyayangkan tidak adanya Implementasi dari perda no 4 tahun 2020 yang disahkan. Karna perda itu disampaikan ada beban pemerintah dan beban masyarakat.
"Tanggung jawab masyarakat protes dan Pemerintah tangung jawabnya tracing, treatment dan tes tapi ini tidak ada implementasinya Pemerintah Riau. Selain itu kita juga mempertanyakan apa yang dilakukan Pemerintah dengan anggaran Rp479 miliar tahun lalu. Dan kenapa tahun ini tidak ada progres artinya Pemerintah saya lihat tidak menganggap kondisi pandemi ini pos merger,"tandasnya.
Anggota DPRD Komisi V Soniwati juga menilai ketidakhadiran gugus tugas dalam RDP ini terlampau mengabaikan kasus Covid-19. Dan secara kelembagaan Ia sangat kecewa.
"Secara kelembagaan kita kecewa mereka tidak hadir. Karna terlalu mengabaikan pandemi Covid-19 ini. Padahal kehadiran mereka sangat penting yaitu ingin mempertanyakan dan mengevaluasi pemanfaatan anggaran yang ada dalam penanganan covid-19 ini,"kata Soniwati.
Soniwati berharap penanganan covid-19 di Riau ini, gubernur Riau bisa meniru Pemerintah DKI Jakarta yang kasus Covid-19 semakin membaik karna Pemerintahnya berkerja.
Diakhir jumpa pers, Hardianto meminta Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Syamsuar jangan hanya berfokus pada penangangan bukan pada pencegahan.
"Dari awal setiap rapat saya sampaikan, bahwa jangan sampai terjebak dalam kondisi hanya penanganan saja, bukan pencegahan. Kita terjebak hari inilah akibatnya. Siapa yang tak mampu, sakit masuk ke rumah sakit, yang mampu isolasi mandiri ya isolasi mandiri. Makanya tak akan pernah putus mata rantai Covid-19," kata Hardianto
Politisi Gerindra ini mengingat kondisi tahun lalu, dimana saat rumah sakit penuh, banyak yang ngantri untuk masuk ICU, DPRD memanggil pihak terkait dan Forkompimda, untuk mencari solusi.
