Empat bulan belum terima gaji guru bantu mengadu ke DPRD Riau
RIAU1.COM -Pengamat pendidikan Riau yang juga Dosen FKIP UNRI, Dr Elmustian Rahman mengatakan, bahwa Guru Bantu Provinsi Riau adalah aset yang harusnya dijaga oleh Pemerintah Provinsi.
Dikatakannya, keterlambatan gaji, harusnya menjadi sebuah problematika yang tidak boleh terulang, bagaimanapun juga guru telah diberikan mandat untuk memikul tanggung jawab besar dalam membetuk SDM Riau yang unggul.
“Menurut saya, ini kan harusnya bicara teknis saja, bagaimana OPD di Riau ini mampu saling berkoordinasi. Hendaknya tidak lagi terjadi komunikasi satu arah yang akhirnya menyebabkan ego sektoral, dan nasib ribuan guru terkorbankan. Ini jua lah yang akhirnya mendorong sejumlah guru ini untuk memilih berkiprah di sekolah swasta,” ucap Elmustian.
Diberitakan sebelumnya puluhan guru bantu SD dan SMP mendatangi gedung DPRD Riau untuk mengadukan nasib mereka yang gajinya belum dibayarkan dari Januari-April lantaran terdampak pandemi covid-19. Mereka menuturkan ada yang sudah diusir di kontrakan, tidak bisa berangkat ke sekolah karena tidak ada uang bensin.
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyebut akar masalah yang terjadi adalah honor guru bantu tingkat dasar yang skemanya bantuan keuangan ke pemerintahan kabupaten kota. Mekanismenya pemkab dan pemko mengusulkan ke Pemprov melalui BPKAD tidak dilakukan.
"Usulan ini yang kita bingungkan kenapa sampai detik ini belum sampai? Saat ini baru tiga pemkab yang mengusulkan, Rohul, Bengkalis, dan Inhu," ujar Hardianto, Kamis 22 April 2021.
Diketahui diantara ketiganya baru Rohul yang lengkap dan sudah dicairkan honornya. Sementara itu sembilan kabupaten kota lain sama sekali belum mengusulkan.
"Ini seharusnya diperhatikan lah, uangnya ada tapi kita terhukum mekanisme pencairan. Pak bupati, pak walikota tolong dibantu lah,"jelasnya
DPRD Riau akan menyurati kepala daerah yang belum mengirimkan permintaan pencairan tersebut.
"Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut karena sudah empat bulan. Para guru bantu ini kan tidak mencari kaya, mereka mencari hidup dengan memberi ilmu," ungkap Hardianto.
DPRD mengultimatum agar permasalahan ini segera diselesaikan dan honor guru bantu dicairkan sebelum lebaran.
"Kita memberi tenggat waktu paling tidak seminggu. Tapi paling lama sekali sebelum lebaran harus sudah cair,"tutupnya.
