Taufik
RIAU1.COM -Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Riau berharap proses seleksi calon Sekdaprov Riau benar-benar terbuka secara umum agar publik bisa mengetahui sejauh mana proses seleksi tersebut.
Demikian disampaikan Taufik, Manager Advokasi FITRA Riau kepada Riau 1.com. Selasa 13 April 2021.
"Ada tiga catatan kita terkait seleksi calon Sekdaprov Riau ini, pertama kita minta panitia seleksi (pansel) harus buka forum konsultasi publik untuk melihat dan menerima informasi masyarakat sebagai masukan publik secara terbuka dan di publikasikan secara umum, apakah para calon sekda ini punya rekam jejak yang baik ataupun buruk dalam kinerja maupun sosial,"kata Taufik. Selasa 13 April 2021.
Kedua katanya, Fitra berharap para pansel jangan baku dalam melihat dan menterjemahkan aturan dalam menyeleksi para calon, lakukan tracking rekam jejak dan libatkan partisipasi publik untuk terlibat dalam proses rekam jejak ini.
"Misalnya teman teman media, cso dan tokoh masyarakat agar sekda kedepan merupakan sosok yang benar pilihan masyarakat, dapat bekerja, berprinsip, jujur dan berintegritas. Yang dapat menilai bukan kalangan birokrasi, gubenur ataupun kalangan yabg berkepentingan tetapi lingkungan publik yang mengenal sosok calon sekda itu yang bisa menilainya bagaimana sepak terjangnya selama ini,"ujarnya.
Ketiga, tim pansel harus hati hati dalam memilih nama-nama calon sekda yang diberikan kepada gubenur, jangan sampai kesannya seperti keluar dari "kadang beruk masuk ke kadang cigak".
"Pansel harus memperhatikan bagaimana kinerja sebelumnya apakah sosok calon sekda pernah menjadi kepala dinas, atau ASN yang memilki intergitas yang tinggi, tidak pernah berurusan dengan hukum baik terlibat dalam kasus korupsi maupun terlibat menjadi saksi dalam persidangan ataupun tidak memiliki kepentingan dan kedekatan dengan para kontraktor, sehingga ketika menjadi sekda benar benar orang pilihan yang dapat menjalankan fungsi sebagai sekda jika terpilih,"paparnya.
Memang dikatakanya bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa penujukan sekda, peranan proses tidak lepas dari izin gubenur, walaupun prosesnya melalui assesment tapi gubenur turut adil dalam proses seleksi ini. Oleh karena itu, gubenur harus benar-benar melihat siapa yang pantas membantu beliau jangan lagi gubenur menggunakan powernya dengan memilih orang yang salah.
"Mungkin diantara 7 orang tersebut tentunya ada sosok yang baik jika gubenur salah menempatkan orang maka ini akan berdampak kepada kinerja pemerintah hari ini. Harapan fitra prosss penyeleksian ini, harus benar benar terbuka secara umum sehingga publik bisa mengikuti sampai mana proses ini berjalan,"tutupnya.
