Perjuangan Konkret di Blok Rokan, Abdul Wahid Minta Gubernur Syamsuar Undang Pemerintah Kabupaten Kota

18 Februari 2021
Saat Podcast Riau24channel

Saat Podcast Riau24channel

RIAU1.COM - Anggota DPR RI Komisi VII, Abdul Wahid mengatakan siapapun nanti yang mengelola Blok Rokan bersama Pertamina pasca alih kelola dari PT Chevron, maka tidak akan mempengaruhi pendapatan bagi hasil untuk Riau. 

"Kalau Blok Rokan ini tidak mempengaruhi pendapatan bagi hasil untuk Riau. Namun kalau Pemprov Riau ingin dapat nilai lebih, maka harus masuk lebih dalam untuk pengelolaannya. Dalam skema bisnis to bisnis," kata Anggota DPR Ri Dapil Riau tersebut dalam Podcast Riau24Channel, Kamis 18 Februari 2021.

Dan apa lagi selama ini sebut dia, peredaran uang lebih banyak di Jakarta. Sementara kalau Riau yang terlibat lebih jauh, peredaran uang di Riau jauh lebih tinggi dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

"Selama ini uang yang beredar di Jakarta, maka nantinya kalau Riau yang kelola lebih jauh, akan tinggi pula peredaran uang di Riau. Multiflayer efek ini kan kemana-mana, menyentuh banyak sisi," katanya.
 
Selama ini Riau sendiri tambah dia, sering ditinggalkan oleh pusat. Dan juga dulu orang mempertanyakan apakah Riau mampu kelola CPP Blok. Namun pada kenyataannya terbukti ladang minyak CPP Blok mampu dikelola Riau.

Dia juga menjelaskan, Pertamina boleh kerjasama perusahaan. Sebab itu ia mendorong Pemerintah Daerah ikut serta. Namun sejauh ini Abdul Wahid menilai Pemprov Riau belum bersatu dalam perjuangan Blok Rokan tersebut.

"Harusnya Pemprov (Gubernur) mengundang kabupaten/kota bicara secara konkret. Yang selama ini berseliweran itu harus diluruskan. Berhadapan dengan pemerintah pusat ini kita harus kompak, kalau tidak kita diketawai nanti," tuturnya. 

"Saya dulu Anggota DPRD Riau. Saya sangat tahu betul APBD Riau sangat kecil untuk pembangunan. Padahal sumber daya alam kita melimpah, harus ada sumber-sumber lain yang kita tangkap untuk memperbesar kemampuan keuangan kita. Riau harus jadi pemain di Blok Rokan. Ibaratnya orang makan ubi di ladang kita, kita tidak dapat apa-apa. Saya tidak mau rakyat Riau seperti itu," papar ketua DPW PKB Riau tersebut.