Gubri Syamsuar dan 'Kabinet' Ekonominya, Pengamat Unri: Riau Tidak Punya Blue Print Ekonomi
Pengamat ekonomi Universitas Riau, Edyanus Herman Halim
RIAU1.COM - Riau tidak punya blue print atau cetak biru kerangka kerja ekonomi yang terukur valid. Tidak satu pun program yang dapat didiskusikan. Apa lagi dilaksanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Riau (Unri), Edyanus Herman Halim saat ditanya apa mesti Gubernur Riau, Syamsuar merombak 'kabinet' ekonominya. Pasalnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari Blok Rokan yang tidak tergarap Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) Riau, tapi malah akan dikelola BUMD dari provinsi Jawa Barat. Juga pro kontra pemilihan komisaris utama dan direktur utama BUMD PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Strategi ekonomi Riau ke depan, menurut Edyanus, ada perencanaan, tapi sesuai seleranya saja dan tidak nyambung dengan permasalah dan fakta-fakta yang ada.
"Nggak berorientasi pada harapan-harapan hari esok yang paling mungkin bisa direalisasikan sesuai harapan rakyat. Lebih parahnya lagi, apa yang mau dilakukan tidak di disiminasikan ke stakeholders sesuai kondisi dan keberadaan serta kompetensi stakeholdernya," katanya pada Riau1.com, Kamis 28 Januari 2021.
Akibatnya, sambung dia, partisipasi masyarakat tidak produktif dan kontribusi masyarakat lebih kentara nuansa transaksional atau 'dagang sapi'. Dan akhirnya, blue print pembangunan ekonomi Riau tidak terstruktur secara sistematis dan holistik dan tidak memiliki sharing peran yang jelas dan tegas.
"Sangat kabur peran antara pemerintah sebagai dinamisator, peran wakil rakyat selaku regulator, peran pengusaha selaku eksekutor, peran lembaga-lembaga masyarakat sebagai pengontrol. Apalagi jika dikaitkan dengan peran pemerintah sebagai wasit yang adil dan tidak memihak dalam meresolusi konflik antara private sector dengan society," paparnya.
Muara dari semua itu, menurut dia, adalah lepasnya berbagai peluang strategis dan peluang jangka pendek dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Riau, sebut dia, masih bersyukur karena dalam masa-masa pandemi ini harga-harga komoditas strategis Riau masih stabil dan bahkan meningkat dan nilai tukar petani masih membaik.
"Pemerintah di Riau seharusnya mampu mengelola potensi-potensi seperti ini sebagai landasan penguatan perekonomian rakyat, melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk menstimulasi. Maupun mendorong serta melindungi pelaku-pelaku ekonomi rakyat agar dapat berusaha secara produktif dan berkualitas," demikian Edyanus Herman Halim.
