Proses Pemilihan Komut dan Dirut PT PIR dan SPR, DPRD Riau Merasa 'Dikanggangi' Pansel

RIAU1.COM - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Husaimi Hamidi menyayangkan beredarnya nama-nama yang disebut-sebut akan menjadi komisaris utama (Komut) dan direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) serta PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).

Hal tersebut dikatakan politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini saat menerima kunjungan jajaran pengurus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) di ruang Komisi III DPRD Riau, Rabu 27 Januari 2021.

"Perda pendiriannya (BUMD,red) sendiri melibatkan DPRD, kecuali Bank Riau, kalau tidak rubah perda-nya," kata Husaimi.

Dengan kedatangan pengurus FKPMR yang menilai banyak keganjilan dalam proses seleksi PT PIR dan PT SPR, Husaimi menilai sebagai tenaga baru bagi Anggota DPRD dalam memperbaiki tata kelola BUMD yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau.

"Ini (penyataan sikap FKPMR, red) masukan dan tenaga baru bagi kami di Komisi III," ujarnya. 

Selama ini, tambah dia lagi, Peraturan Daerah (Perda) pendirian BUMD telah dikangkangi panitia seleksi, yang mana kata dia harusnya ada keterlibatan DPRD dalam proses seleksi manajeman BUMD.

"Perda pendirian dikangkangi pantia seleksi. Pansel tidak mau nampaknya kami terlibat. Kita akan menyurati gubernur dan mengundang panitia seleksi. Kita akan pertanyakan seperti  pengalaman kerja minimal, kita minta berkasnya, prosesnya sudah sesuai belum," tuturnya.

Sambung dia, rekomendasi dari FKPMR dengan segala alasannya terkait proses pemilihan komut dan dirut PT PIR dan PT SPR tersebut.

"Ini (rekomendasi, red) akan kita sampaikan ke guberur. Pansel akan kita panggil besok," demikian Husaimi.