Wagubri Edy Natar
RIAU1.COM - Melalui Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Riau, Kamis 14 Januari 2021, Wakil Gubernur Riau Edy Natar menyampaikan beberap poin pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Rehabilitasi dan Lahan Kritis.
Adapun yang pertama, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang mana, dilakukan melalui implementasi dan konsep pembangunan Riau Hijau dalam bentuk optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau yang mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"Dimana itu merupakan komitmen di tingkat global," kata Edy.
Kemudian kedua, salah satu langkah strategis di sektor lingkungan hidup dan kehutanan adalah dengan meningkatkan dan mempertahankan daya dukung daerah tangkapan air di wilayah hulu daerah aliran sungai di Riau. Hal tersebut agar fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan dapat berjalan dengan optimal.
Selanjutnya yang ketiga, Pemprov Riau telah mengambil beberapa kebijakan strategis mulai dari perencanaan hutan, restorasi lahan gambut, rencana aksi daerah, penurunan efek rumah kaca dan Rencana Penyususnan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
"Raperda pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang akan ditetapkan nantinya ini diharapkan dapat mendorong lahirnya konsep rehabilitasi hutan dan lahan yang kolaboratif, transparan, efektif, terukur dan akuntabel," harap Wagubri.
Dengan demikian, mampu menjadi instrumen pendukung terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan yang memberi manfaat signifikan terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah menuju Riau Cemerlang, Riau Gemilang, dan Riau Terbilang.
"Kami juga berharap agara Raperda ini nntinya dapat dibahas bersama dan pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," pungkasnya.
