Berharap Ekonomi Masyarakat Riau Pesisir Meningkat dari Program Padat Karya Penanaman Mangrove

RIAU1.COM - Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Daerah Alirah Sungai dan Hutan Lindung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PDASHL KLHK), Ir. Dyah Murtiningsih, akhir pekan lalu meninjau langsung pelaksanaan program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) di Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis akhir pekan lalu.

Pelaksanaan PKPM di Provinsi Riau dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASH) Indragiri Rokan, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Adapun lokasi yang dikunjungi Sesditjen KLHK, merupakan lokasi PKPM yang dilaksanakan oleh Kelompok Mangrove Sepakat Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu.

"Semoga kualitas bibit dijaga dengan baik, bibit dipelihara dan dirawat agar mangrove bisa tumbuh membesar dengan sehat. Untuk bibit yang mengalami kerusakan atau terhambat pertumbuhannya setelah ditanam, harus segera disulam dengan bibit yang baru," ujar Dyah Murtiningsih.

Dia pun menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kerjasama kelompok Mangrove Sepakat di Kecamatan Bukit Batu, atas keterlibatannya dalam program PKPM yang juga menjadi andalan pemerintah dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi.

"Mudah-mudahan dari apa yang ditanam hari ini, beberapa tahun akan datang menjadi eko wisata mangrove bagi masyarakat setempat," kata Dyah.

PKPM Mangrove 2020 di Provinsi Riau, dilaksanakan dengan luas mencapai 692 ribu ha. Lokasi kegiatan tersebar di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hilir (25 ha), Kabupaten Siak (8 ha), Kabupaten Bengkalis (319 ha), Kabupaten Kepulauan Meranti (55 ha), dan Kabupaten Inhil (285 ha).

KLHK telah memperluas cakupan kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKM) seluas 15.000 ha di 34 provinsi. PKM merupakan kegiatan yang benar-benar berorientasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, dengan melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Penanaman mangrove tahun 2020 ini dilaksanakan oleh 863 kelompok masyarakat (Pokmas), dan melibatkan lebih dari 30 ribu orang dalam 50 hari kerja, atau bila dihitungkan dengan jumlah hari orang kerja (HOK) akan mencapai lebih dari 1,5 juta HOK.