Di FGD Milenial Demokrasi Institute, Kapolda Riau: PSBB Berimbas Krisis Ekonomi

RIAU1.COM - Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menyampaikan bahwa persoalan pandemi Covid-19 bukan hanya pada krisis kesehatan namun berimbas pada krisis ekonomi.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Forum Group Discussion (FGD) Milenial Demokrasi Institute di Hotel Premiere Pekanbaru, Jumat 7 Agustus 2020.

Agung menjelaskan, Covid 19 pada awalnya berkaitan pada krisis kesehatan saja, namun setelah dirumuskan pandemi ini juga pada akhirnya berimbas kepada krisis ekonomi apalagi setelah penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Setelah dilakukan kemarin PSBB atau dikurangi kegiatan perekonomian tentunya akan berimbas pada krisis ekonomi," ujar dia.

Namun, ia melanjutkan apakah pandemi akan berakhir pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi saja atau mungkin akan berimbas pada persoalan yang lainnya.

Berdasarkan penetapan melalui Peraturan Presiden  Nomor 82 Tahun 2020, merubah gugus tugas percepatan penanganan covid 19 beralih menjadi komite penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Hal ini maksudnya pemulihan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penanganan Covid 19," sambung dia.

Agung juga berharap melalui forum ini kaum milenial bersama-sama mengikuti tatanan kebiasaan baru serta mengedukasi protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid 19.

//

 Ditengah keterbatasan kondisi keuangan daerah saat ini. Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau mempunyai peluang untuk bisa mendapatkan dana pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Riau Yusri usai kegiatan webinar membahas program pinjaman melalui program sukuk daerah di gedung Daerah Riau, Jumat (7/8/2020). Dalam kegiatan tersebut, juga hadir asisten II Sekretariat daerah provinsi Riau Eva Revita.

"OJK memiliki tugas yakni mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui penyediaan pembiayaan-pembiayaan di daerah. Terkait sukuk ini, juga tidak semua daerah mendapatkan, dan Riau menjadi salah satu daerah yang terpilih," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, kenapa Riau dipilih sebagai salah satu yang bisa menerima program sukuk ini, yakni dikarenakan Riau memiliki indeks kapasitas fiskal daerah dengan kategori yang tinggi. 

"Selain itu, laporan keuangan Pemprov Riau juga meraih opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut," katanya.