Bonita, Konflik Harimau dan Masyarakat yang Sangat Melelahkan di Riau

17 Juli 2020
harimau betina di riau, Bonita/net

harimau betina di riau, Bonita/net

RIAU1.COM -Masyarakat Riau mungkin masih ingat dengan Harimau sumatera (panthera tigris sumatrae) betina, yang melegenda beberapa tahun lalu. Menurut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Suharyono. Konflik harimau sumatera (panthera tigris sumatrae) dan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir sudah berlangsung sangat lama. Satu kasus yang paling menyita perhatian serta waktu dan energi adalah harimau diberi nama Bonita.

Upaya penangkapan Bonita disebutnya mencapai dua tahun. “Bahkan setelah kasus Bonita, konflik harimau seperti tidak selesai-selesai,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Suharyono.

Suharyono mengungkap itu dalam acara pemberian penghargaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penanganan konflik harimau dan manusia di Indragiri Hilir. Sebanyak 47 penghargaan dibagikan kepada pemerintah daerah, perusahaan, institusi dan juga individu yang dianggap berjasa untuk penangan konflik tersebut.

“Ini penghargaan yang paling banyak saya serahkan dalam sehari selama jadi Dirjen,” kata Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Wiratno mewakili Menteri LHK di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau di Kota Pekanbaru, Kamis 16 Juli 2020.


Tim dokter hewan memerika kesehatan seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) bernama Antan Bintang sebelum dilepasliarkan di PR-HSD Yayasan ARSARI, Dhamasraya, Sumatera Barat, Senin, 29 Juli 2019. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya - Yayasan ARSARI Djojohadikusumo (PR-HSD Yayasan ARSARI) melepasliarkan sepasang Harimau Sumatera bernama Bonita dan Antan Bintang ke kawasan konservasi di Provinsi Riau. ANTARA

Usai menyampaikan apresiasinya, Wiratno berpesan penghargaan dijadikan momentum kolaborasi agar konflik tidak terulang. “Tolong lakukan pembersihan jerat,” ujarnya berpesan khusus kepada perusahaan pemegang konsesi lahan.

Wakil Bupati Indragiri Hilir Samsudin Uti balik berharap ada strategi dari Kementerian LHK untuk mencegah konflik satwa dilindungi dengan manusia. Dia menyebutkan, di kabupaten itu terdapat banyak harimau sumatera. “Tentu kita tak ingin ini terus terjadi karena harimau sumatera adalah satwa yang harus kita jaga agar tak punah,” katanya. (Tempo)