Saat diskusi
RIAU1.COM - Pijar Melayu taja Berdiskusi Pakai Jaringan (BERPIJAR) dengan tema Membangun kesadaran masyarakat Melayu Riau dalam penerapan new normal di tengah pandemi Covid - 19 guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif dan masyarakat semakin produktif, Rabu, 08 Juli 2020.
Diskusi yang dipandu Tata Haira, SH,.MH ini menghadirkan pemateri diantaranya Syahrial Abdi Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 provinsi Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi Dirreskrimsus Polda Riau, Dr. H. Mubarak Rektor UMRI, dan Dr. drh. Chaidir Ketua Umum FKPMR.
Diskusi diawali dengan sambutan Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani. Ia menyeburkan bahwa ide pelaksanaan BERPIJAR karena adanya lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tajam terjadi setelah PSBB selesai diterapkan.
"Giat Pijar Melayu BERPIJAR merupakan upaya kita mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan New Normal dengan membangun kesadaran masyarakat Melayu Riau. Karena dari hasil investigasi yang kita temukan dilapangan, banyak masyarakat di tingkat tapak yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan penerapan New normal. Mereka mengira dengan diterapkannya new Normal, masa pandemi covid 19 sudah berakhir," ujar Rocky.
Sementara itu Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Andri Sudarmadi, menyampaikan bahwa Polri sudah melakukan tugas dan fungsi semenjak awal wabah covid 19 menyerang negeri ini.
"Kami prihatin akan kenaikan kasus Covid-19 di Provinsi Riau. Kami akan terus berupaya menekan lajunya penyebaran virus ini. Salah satu upaya yang dilakukan Polda Riau untuk menekan lajunya penyebaran Covid-19 sebelum dan semenjak PSBB diterapkan adalah dengan menggunakan teknologi Dashboard Lancang Kuning. Dimana cara kerja aplikasi ini adalah dengan mengarahkan masyarakat yang baru datang dari luar kota misalnya dibandara untuk mengambil barcode sehingga terdata di Dasboard Lancang Kuning," paparnya.
Tambah dia, upaya Polri menuju New Normal dilihat dalam 3 dimensi, yaitu pergelaran personil pada fasilitas umum dan pusat keramain, edukasi pemilik usaha dan industri agar tetap mengacu kepada keputusan menkes nomor 328/ tahun 2020 sebagai upaya mendukung keberhasilan usaha ditengah pandemi. Intervensi yang dilakukan polri bukan dalam rangka penegakan hukum namun agar disiplin dalam menjaga protokol kesehatan.
Kemudian Sekretaris Gugus Tugas Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan dalam paparannya bahwa gugus tugas terus berupaya untuk berkolaborasi dengan semua kalangan untuk menghadapi Covid-19.
"Kita berharap menuju new normal masyarakat dapat sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan menjadi diri sendiri berarti menjaga orang lain sehingga kita bisa menekan laju penyebaran virus corona ini," ujar dia.
“Dalam menghadapi covid 19 kita tidak bisa sendiri dan butuh bantuan seluruh pihak agar virus ini cepat berakhir. Kita menghimbau agar masyarakat sadar akan bahaya covid dan disiplin menjaga protokol kesehatan. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh virus ini salah satunya dampak ekonomi. Pemprov Riau berkomitmen menjaga perekonomian masyarakat salah satunya ekonomi,"sambung Syahrial.
Dalam kesempatan itu. Rektor UMRI Dr. H. Mubarak menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi adalah sektor pendidikan yang pertama kali terdampak dan hingga kini pun masih terdampak akibat covid 19 ini.
"Menuju New Normal, perguruan tinggi akan lebih mudah beradaptasi karena kita sudah memulainya dari awal wabah menyerang. Semua mahasiswa, dosen dan pelayanan kita lakukan dari rumah secara online," ujarnya.
"Dalam masa pandemi Covid19 ini akademisi harus berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu bertransformasi secara baik dalam menghadapi Covid 19. Sebagai bentuk partisipasi UMRI dalam mensuskseskan New Normal, dalam paket KKN akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait New Normal," tambahnya.
Dan pembicara terakhir Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau Dr. drh. Chaidir menanggapi serius hasil investigasi Pijar Melayu tentang banyak masyarakat yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan New Normal.
"Itu sangat berbahaya sekali, karena masyarakat waktu pelaksanaan PSBB saja terkesan abai dengan protokol kesehatan apalagi saat penerapan new normal," tutur Chaidir.
"Pemerintah provinsi Riau mesti mengajak duduk bersama seluruh kalangan baik pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi dan seluruh simpul civil society untuk mencari solusi terbaik dalam percepatan penanganan covid 19," pungkasnya.
