Penutupan Jalan Protokol Sampai Jam 2 Siang, Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru Kasir: Penuhi Dulu Kebutuhan Masyarakat
Anggota DPRD Riau, Kasir
RIAU1.COM - Langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan menutup dua jalan protokol selama PSBB dari pukul 05.00 WIB hingga 14.00 WIB di Jalan Sudirman dan HR Soebrantas, disorot banyak pihak.
Termasuk Anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru, Kasir yang mengaku tidak mempermasalahkan adanya penutupan sejumlah jalan di Pekanbaru untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.
Menurutnya, langkah tersebut baik. Namun ia meminta kebutuhan masyarakat Pekanbaru selama pandemi ini diperhatikan.
"Bagi Masyarakat ditutup jalan semua atau sebaliknya tidak menjadi masalah. Tapi supply-lah bahan makanan kepada yang berhak menerima," ucap Kasir kepada Riau24 Group, Senin 27 April 2020.
Tapi sayangnya sekarang ini lanjut Kasir, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi oleh pemerintah. Ia berharap PSBB yang diterapkan Pemko Pekanbaru bisa dilonggarkan.
"Tapi sekarang belum terpenuhi (kebutuhan masyarakat). Kalau bolehlah PSBB ini dilonggarkan untuk warga yang mempunyai kegiatan perdagangan ekonomi, dan bagi yang tidak penting-penting jangan lewat artinya selektif," jelasnya.
Kasir juga meminta Pemko Pekanbaru melibatkan polisi, KPK, dan BPK untuk mengawasi anggaran bantuan corona kepada masyarakat. Hal ini supaya tidak terjadi penyimpangan dan permainan di lapangan.
"Kita akui Pemko Pekanbaru punya anggaran cukup besar dan mereka juga takut soal anggaran ini diselewengkan. Untuk mengantisipasi itu, kita sarankan Pemko ajak polisi, KPK dan BPK untuk mengawasi anggaran bantuan Covid-19 ini agar tepat sasaran," terangnya.
Intinya, lanjut politisi Hanura ini, silahkan memperketat PSBB, tapi kebutuhan masyarakat segera dipenuhi. Sebab, jika kebutuhan itu tidak terpenuhi akan sulit menekan penyebaran corona, lantaran ekonomi mereka masih terancam.
"Sekarang kita lihat bersama-bersama, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan corona. Saya mendapatkan informasi, ada 15 ribu yang didata namun tidak semua mendapatkan bantuan. Sehingga banyak masyarakat yang mengembalikan bantuan tersebut," tukasnya.
