Pandemi Corona, DPRD Riau Minta Bupati/Walikota Agresif Perjuangkan Dana Bantuan Provinsi dan Pusat untuk Masyarakatnya melalui Kartu Pra Kerja
Ilustrasi
RIAU1.COM - Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar meminta bupati/walikota agar agresif meminta dana ke pemerintah provinsi dan pusat di tengah wabah virus corona saat ini melalui program kartu pra kerja.
Hal ini karena pemerintah pusat telah memberi jatah lebih dari 92 ribu Kartu Pra Kerja untuk masyarakat di Provinsi Riau, yang merupakan salah upaya pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona.
"Yang memiliki warga itu kabupaten/kota atau bupati/walikota. Mereka yang tau berapa banyak warganya yang terdampak virus corona," kata Asri, Rabu 8 April 2020.
"Salah satu yang berdampak akibat pandemi Covid-19 yaitu sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, pemda diminta untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait kartu tersebut," sebutnya.
"Mohon diinformasikan kepada masyarakat dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat rumah, nomor HP atau WA, domisili pekerjaan, status profesi, dan alamat emai. Pendaftaran sudah dibuka," tambahnya.
Ditakatan Asri, Kartu Pra Kerja diperuntukkan bagi pekerja sektor formal korban PHK serta yang dirumahkan tidak terima gaji dari perusahaan, pekerja harian di sektor formal dan kesulitan usaha, pekerja di sektor informal lainnya, UMKM yang kesulitan usaha serta TKI yang dipulangkan.
"Dampak pandemi virus corona yang menyebabkan semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi masyarakat. Kita di DPRD Riau penyambung Kepala Daerah, untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur," ucapnya.
Ketua Demokrat Riau menyarankan bupati/walikota agar melibatkan RT/RW mendata semua warga berada di wilayahnya masing-masing untuk diusulkan mendapat Kartu Pra Kerja.
"Datanya jangan sampai salah sasaran, berapa banyak ojek-ojek online yang tidak bergerak sekarang, pedagang yang tidak lagi berjualan. Data ini harus tepat," tandasnya.
