Pemprov Riau Dinilai Angkuh Tolak Bantuan Karlahut Tim DKI Jakarta, Marwan Yohanis: Coba Bukan Anies Pasti Diterima
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat pelepasan Tim Terpadu DKI Jakarta untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera (foto: @aniesbaswedan)
RIAU1.COM - Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanis geram dengan sikap Pemprov Riau yang menolak bantuan DKI Jakarta untuk penangan kabut asap akibat karlahut di Riau.
Dia menilai, penolakan itu menunjukkan sikap keangkuhan dan kesembongan Pemprov Riau. "Sudah sombong menurut saya Pemrov Riau ini, orang mau niat baik membantu malah ditolak," ujar Marwan dengan nada tinggi melalui selularnya kepada Riau1.com, Rabu 18 September 2019.
Politisi Gerindra itu juga menuding penolakan Pemprov Riau tersebut tidak terlepas dari unsur politik sebab yang membantu Riau saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sehingga langsung ditolak.
"Coba bukan Anies Baswedan pasti diterima, jadi saya minta soal politik jangan dikait-kaitkan dengan kondisi yang sekarang ini. Sebab ini masalah kemanusiaan dan orang asing yang membantu kita terima kok," ujarnya.
Marwan meminta Pemprov Riau agar bisa membedakan antara politik, agama dan kemanusiaan bukan menolaknya. Maka dari itu apa yang dilakukan Pemrov DKI untuk membantu Riau saat ini, ia berharap diterima dan dihargai sepanjang bantuan itu untuk kemanusiaan.
"Jadi, kita mengutuk sikap itu. Masa orang ingin membantu masyarakat Riau yang kesusahan malah ditolak," tegasnya.
Legislator Riau dapil Inhu-Kuansing dua priode itu, juga menyayangkan peryataan Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger yang menyebut alasan penolakan bantuan karena personel untuk mengatasi karlahut sudah banyak.
Menurutnya peryataan itu bertolak belakang dalam penangan karlahut yang sampai ini belum tuntas. "Kalau personil banyak, kenapa dibiarkan asap begitu lama dan api meluas sampai saat ini? Jadi menurut saya diperbanyak saja personel," terangnya.
Seperti yang diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengirim 65 personel untuk membantu pemadaman karlahut di Riau. Namun, Pemprov Riau menolak dengan alasan memiliki jumlah personel cukup banyak.