Jokowi pantau karhutla (Foto: Istimewa/tribunnews.com)
RIAU1.COM - Tidak hanya datang dari para legislatif Riau untuk menyuarakan pencopotan jabatan Kapolda dan Danrem. Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Riau juga menyuarakan tuntutan yang sama, Rabu, 31 Juli 2019.
Deputi Direktur Walhi Riau, Fandi Rahman mengatakan bahwa ketegasan Presiden RI yang sempat terdengar pada 6 Februari 2018 silam untuk mencopot jabatan strategis tersebut dinilai sudah patut untuk dilakukan.
Upaya ini untuk membuktikan bahwa negara tidak kompromi jika wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) apa lagi ditempat sama dengan keterlibatan oknum yang sama pula.
"Ya itu (copot Kapolda dan Danrem) masih berlaku karena presiden kita kan masih Pak Jokowi. Itu kan sudah jelas kalau tidak mampu menjalankan mandat pemerintah, ya seharusnya seperti itu terkait ketidakmampuan mereka," sebutnya.
Jika upaya itu tidak dilakukan menurutnya karhutla di Riau tidak akan pernah berakhir. Selama permasalahan sumber api tidak diselesaikan dan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, DPRD Riau angkat bicara terkait kembali munculnya peristiwa kebakaran lahan dan hutan (karlahut) dan mulai adanya kabut asap dibeberapa daerah di Bumi Lancang Kuning.
Wakil ketua DPRD Riau, Sunaryo meminta pemerintah segera melakukan penanganan yang intensif agar masalah karhutla ini tidak menyebar luas.
"Dalam musrenbang beberapa waktu lalu, saya juga telah sampaikan, dalam penanagan karhutla ini pemerintah berfikir preventif jangan ada masalah baru sibuk," ucap Sunaryo.
"Dan kita sepakat, apa yang disampaikan Kapolri bahwa karhutla ini tanggungjawab kita bersama," sambung Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sunaryo melanjutkan, pihaknya mendukung sikap tegas Presiden RI akan mencopot Kapolda Riau dan Pangdam jika masih terjadi karlahut. "Kita mendukung (copot Kapolda Riau), tapi intinya masyarakat harus bahu membahu dalam penanganan karhutla ini," ujarnya.
