Koordinator FITRA Riau, Triono Hadi (Foto: Zar/Riau1.com)
RIAU1.COM - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menduga ada yang tidak beres dengan aset mobil dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, Minggu, 21 Juli 2019.
Itu semua karena hingga saat ini, ratusan kendaraan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Riau masih terparkir di halaman rumah dinas Gubernur Riau.
Pengkandangan kendaraan dinas ini pada awalnya dilakukan Gubernur Riau, Syamsuar hanya untuk mencegah ASN nya menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Idul Fitri 1440 H.
Namun ternyata hingga saat ini, kendaraan operasional tersebut masih belum diberikan. Alasannya karena tidak membayar pajak dan peruntukan tidak tepat.
"Ketika dia tercatat sebagai mobil dinas maka seharusnya sudah disiapkan anggaran untuk bayar pajak. Kita curiga selama ini kenapa tidak dibayarkan. Kecurigaan kita itu salah satunya karena asetnya gak jelas," sebutnya.
Ketidakjelasan itu diduga karena pemerintah daerah sebelumnya memanfaatkan proyek pengadaan kendaraan dinas ditengah ketersediaan anggaran. Tidak memikirkan banyaknya unit jumlah kendaraan.
"Mungkin sejauh ini cuma bisa ngadain saja tapi gak ngerti fungsi. Padahal kendaraan banyak. Dalam konteksnya ada proyeknya, tentu ada anggaran kemudian diadakan," sebutnya.
Dibuktikan dengan masih berjalannya roda pemerintahaan walaupun pengkandangan kendaraan dinas tetap dilakukan.
"Catatan kami sebaiknya Gubernur melakukan moratorium kendaraan dinas selama lima tahun diiringi dengan mengevaluasi aset. Kalaupun di lelang boleh, tapi jangan beli kendaraan lagi," jelasnya.
"Kemudian berikan sanksi tegas pada pejabat dulu yang tidak pandai mengelola aset. Itu jelas-jelas merugikan keuangan daerah," tutupnya.
