Suasana salah satu desa Di Yogyakarta (Foto: Zar/Riau1.com)
RIAU1.COM - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Riau, Tri Budhianto menyayangkan lambatnya kinerja kepala daerah di Riau dalam menggesa penyaluran dana desa.
Keterlambatan ini jelas berdampak pada lamanya perbaikan infrastruktur yang seharusnya dari awal sudah dirasakan oleh masyarakat.
"Walau sudah 60 persen tahap kedua ini sudah terpenuhi (Juni 2019). Tapi periode pencairan mendekati akhir semua. Saya heran kenapa last minute semua. Kan masyarakatnya juga yang dirugikan," sebutnya, Selasa, 9 Juli 2019.
Menurutnya, keterlambatan ini terjadi terkait batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
Keterlambatan ini diperparah oleh realisasi dana desa bulan Juni 2019 silam yang hanya berada di angka 59,85 persen dimana dari pagu Rp1,43 triliun, terealisasi sebesar Rp859 miliar saja.
Kabupaten Kampar misalnya. Di bulan Juni 2019 dengan pagu sebesar Rp209 miliar hanya terealisasi 59,73 persen atau baru terealisasi Rp125 miliar dengan jumlah 242 desa.
Berlanjut ke Bengkalis. Pagu Rp131 miliar hanya terealisasi sebesar 60 persen atau baru terealisasi Rp78,6 miliar dengan jumlah desa 136.
Kemudian Indragiri Hulu. Pagu Rp160 miliar hanya terealisasi sebesar 60 persen atau baru terealisasi Rp86 miliar dengan jumlah desa 178.
Selanjutnya Indragiri Hilir. Pagu Rp168 miliar hanya terealisasi sebesar 59 persen atau baru terealisasi Rp99 miliar dengan jumlah desa 197.
Berikutnya Pelalawan. Pagu Rp104 miliar hanya terealisasi sebesar 59 persen atau baru terealisasi Rp62 miliar dengan jumlah desa 104.
Kemudian Rokan Hulu. Dari pagu Rp139 miliar hanya terealisasi sebesar 60 persen atau baru terealisasi Rp83 miliar dengan jumlah desa 139.
Berganti ke Rokan Hilir. Dari pagu Rp143 miliar hanya terealisasi sebesar 60 persen atau baru terealisasi Rp85 miliar dengan jumlah desa 159.
Selanjutnya Siak. Dari pagu Rp111 miliar hanya terealisasi sebesar 60 persen atau baru terealisasi Rp66 miliar dengan jumlah desa 123.
Lalu Kuansing. Dari pagu Rp172 miliar hanya terealisasi sebesar 60 persen atau baru terealisasi Rp103 miliar dengan jumlah desa 218.
Terakhir Kepulauan Meranti. Dari pagu Rp96 miliar hanya terealisasi sebesar 60 persen atau baru terealisasi Rp57 miliar dengan jumlah desa 96.
