Wagubri Edy Natar (Foto Azhar/Riau1)
RIAU1.COM -Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution memastikan target dari program 100 kerja mereka sebagai kepala daerah di Provinsi Riau sudah berjalan sebelum mendekati 100 hari pasca resmi dilantik.
Pasangan Syamsyuar-Edy Natar Nasution dilantik oleh Presden RI pada 20 Februari 2019 dan akan mendekati 100 hari kerjanya pada 30 Mei 2019 mendatang.
Program kerja mereka itu seperti sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ke daerah, menyiapkan Ranperda wajib belajar 12 tahun, memastikan anak SLTP mendapat pendidikan SMA/SMK/MA.
Kemudian membenahi pelayanan kesehatan melalui BPJS di rumah sakit pemerintah dan swasta, pembenahan pengelolaan aset daerah sampai menyiapkan Call Center pengaduan masyarakat.
Selanjutnya menyiapkan saran dan prasarana video conference Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Walikota dan pembenahan birokrasi.
Lalu, merumuskan konsep Riau hijau dengan melibatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pencapaian reforma agraria berupa perhutanan sosial dan tora.
Terakhir, meningkatkan koordinasi kabupaten/kota dengan kantor pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan PBB perkebunan.
"100 hari program kerja kami masih terus berjalan. Karena ini kan masih belum mendekati masa akhir,"katanya, Rabu, 22 Mei 2019.
Untuk karhutla, dirinya menganggap Riau belum memasuki kondisi krusial. Sehingga untuk program yang satu ini dianggapnya sudah berjalan dengan baik.
"Setidaknya target kemaren seperti sosialisasi karhutla sampai hari ini tidak ada kebakaran yang terjadi,"tandasnya.
Selanjutnya untuk infrastruktur. Dirinya beranggapan bahwa telah terjadi hubungan yang baik antara satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan lainnya.
"Kemaren kita berinisiatif mengundang gubernur dan wali kota yang diwakaili oleh kepala Dinas PUPR dan Bappeda mensinkronkan apa yang menjadi prioritas jalan di Provinsi dengan Kabupaten,"patennya.
"Kalau selama ini berjalan sendiri kedepan, kita sinkronkan sehingga aspirasi di Kabupaten itu merupakan prioritas kabupaten masing-masing sehingga apa yang kita harapan nyambung. Sampai kita sudah mempertemukan Jalan Tol seperti yang ada di Pekanbaru-Dumai, Pekanbaru-Kampar dan Jambi,"jelasnya.
Untuk urusan rancangan peraturan daerah pendidikan 12 tahun sudah tinggal ditandatangani saja. Harapannya dengan itu, tidak ada lagi siswa Riau yang tidak bersekolah.
Berlanjut ke bidang Perhutanan Sosial seperti Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pokja telah mereka undang untuk rapat dan diminta. Diharapkan, Dinas Kehutanan mampu untuk mengevaluasinya.
"Terakhir untuk bidang kesehatan. Problem BPJS telah kita sampaikan ke Jakarta baru-baru ini. Kita mantap kesehatan harus terjangkau sampai ke masyarakat bawah,"jelasnya kembali.
"Itu semua tentu tidak akan terjadi kalau perubahan ketertiban birokrasi tidak kita jalankan termasuk penertiban aset,"tutupnya.
Penulis: Azhar
