Foto (net)
RIAU1.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai masih pantas diusung sebagai calon presiden dibanding Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Aliran dukungan itu disuarakan oleh DPC PDIP se Pekanbaru usai mengelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Kantor DPD PDIP Riau, Senin 31 Mei 2021.
Ketua DPC PDIP Pekanbaru, Robin P Hutagalung mengatakan, setidaknya ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, diantaranya poin pertama adalah meminta DPP PDIP bisa mencalonkan Puan Maharani sebagai Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang.
"Kami meminta DPP mencalonkan ibu Puan Maharani sebagai calon presiden,"kata Robin.
Dalam rekomendasi itu tidak dijelaskan apa alasan DPC PDIP mengusung anak ketua umum Megawati itu sebagai calon presiden 2024.
Namun yang jelas opini yang berkembang liar bahwa dua kader PDIP ini yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani terlibat polemik.
Adapun pemicu utamanya, Puan tidak mengundang Ganjar Pranowo dalam acara pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 yang digelar di Semarang, Sabtu, 22 Mei 2021. Padahal ketika itu semua kader banteng diundang kecuali Ganjar.
Tidak sebatas itu, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto terang-terangan mengakui sengaja tidak mengundang karena Ganjar dianggap terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.
“Wis kemajon (sudah kelewatan), yen kowe pinter, ojo keminter (bila kamu pintar, jangan sok pintar),” kata Bambang, mengutip dari beritajatim. Minggu, 23 Mei 2021.
Kembali ke rekomendasi DPC PDIP se Pekanbaru selanjutnya ialah meminta PAC untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu Serentak 2024, terutama soal pembentukan anak ranting yang harus selesai 100 persen di Desember 2022.
Pembentukan anak ranting lanjut Robin akan dilakukan secara bertahap yaitu Desember 2021 ditargetkan 30 persen, Juni 2022 sebanyak 60 persen dan Desember harus 100 persen.
"Poin selanjutnya PAC se-Pekanbaru juga meminta supaya seluruh Anggota Fraksi PDIP se-Riau baik tingkat I dan tingkat II untuk bisa membantu biaya pembentukan anak ranting. Untuk DPRD Provinsi juga diharapkan bisa aktif membantu program ekonomi kerakyatan,"jelasnya.
Dan rekomendasi terkahir program KTA-nisasi akan dilanjutkan oleh pengurus PAC dan ranting-ranting demi pemenangan Pemilu Serentak 2024 dan pembentukan saksi oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) berbasiskan anak ranting.
