19 Organisasi Masyarakat dan Organisaai Kepemudaan Riau Deklarasi Anti Money Politic

RIAU1.COM - Hari Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020 tinggal 18 (delapan belas) hari lagi. Suhu politik terasa semakin memanas, angka pelanggaranpun terlihat semakin meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hal itu merupakan dasar munculnya semangat bersama 19 Organisasi Masyarakat dalam mendeklarasikan gerakan anti money politic. 

Deklarasi itu dibacakan dan ditandatangani di depan Ketua Bawaslu Riau, Wakapolda Riau dan Forkompimda.  Deklarasi ini menandai meningkatnya Partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pilkada di Riau di tahun 2020.

Deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu Anti Money Politic Provinsi Riau dilaksanakan di Balai Seminai Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Sabtu 21 November 2020.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan ditemui awak media berharap, dengan deklarasi tersebut Partisipasi masyarakat meningkat dengan bersama-sama menolak Money Politic dan bersama-sama ikut mengawal proses Pilkada serentak di Riau.

Usai Deklarasi seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan bersama-sama menandatangani pernyataan yang berisikan Tolak dan Lawan Money Politic, ikut mengawal Pilkada 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau, tidak membenarkan Money Politik sebagai sarana meraih simpati pemilih, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas, mendukung kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran serta menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses Pemilihan Kepala Daerah.

“Deklarasi ini bukan hanya seremonial, namun kita semua yang telah mendeklarasikan anti money politic ini benar-benar bisa menolak money politic dan mengajak masyarakat untuk ikut menolak politik uang ini agar Pilkada yang bermarwah dapat terwujud di Provinsi Riau,” ungkap Rusidi Rusdan.

Dihadapan Forkompinda Provinsi Riau dan 19 organisasi Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan Riau, ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan juga menyampaikan, dengan Deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu anti Money Politic ini memunculkan harapan baru yaitu Zero Money Politic di Provinsi Riau khususnya.

"Saya yakin dengan semangat bersama untuk menolak Money Politic oleh seluruh masyarakat, cita-cita kita untuk mewujudkan Pemilu yang berkulitas dan berintegritas dengan harapan baru Zero Money Politic," tuturnya.

Rusidi menyadari jika pihaknya memiliki personil pengawas yang terbatas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Oleh sebab itu perlu dukungan dari masyarakat yang peduli terhadap Pemilu.

"Ini merupakan amanat UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu pada pasal 131 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar diselenggrakannya kegiatan ini. Dimana dalam Pasal 131 ayat 1 berbunyi, 'untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dapat melibatkan partisipatif masyarakat'," terangnya.

Lanjutnya menjelaskan, adapun bentuk pengawasan partisipatif masyarakat yang dimaksud sebagimana yang dijelaskan Pasal 131 ayat 2 yakni Pengawasan di setiap tahapan, Pendidikan politik bagi pemilih,  Survey atau jajak pendapat, Penghitungan cepat Pemilu atau pemilihan boleh dilakukan oleh masyarakat. 

"Deklarasi anti Money Politic merupakan sebuah amanat dari UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yakni pada Pasal 131 ayat 1 dan 2 terkait dengan Pengawasan Partisipatif Masyarakat." sebutnya.

Sementara itu, Kapolda Riau  Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si diwakili Wakapolda Riau Brigjend Tabana Bangun mengajak elemen masyarakat yang telah menandatangani deklarasi tersebut agar berani melawan terhadap Pelanggaran-pelanggaran pemilu.

"Jika ada pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2020 ini, mari sama-sama kita lawan, kita semua yang menandatangani Deklarasi ini khususnya dan semua masyarakat umumnya wajib melawan Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mari bersama-sama menolak Money Politic,” ujarnya.

Selanjutnya, sambutan Gubernur Riau yang diwakili oleh asisten I Jenri Salmon Ginting berharap dalam Pilkada serentak Tahun 2020 khususnya di Riau bisa lebih berkualitas dari Pemilihan-Pemilihan sebelumnya.

“Jika ada laporan Pelanggaran diharapkan dapat ditindak tegas baik oleh Pengawas Pemilu dan juga oleh Penegak Hukum,” tegasnya.

Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan Deklarasi yaitu Lembaga Adat Melayu Riau, Pemuda Muhammadiyah Riau, GP Ansor Riau, BADKO HMI Riau, KNPI Riau, Pemuda Pancasila, Koordinator Wilayah 13 GMKI, IMM Riau, Pagar Nusa Riau, PSHT Riau, Koordinator BEM se-Riau, PKC PMII Riau Kepri, KAMMI Riau, PWI Riau, FKDM Riau, BMRB Riau, FPK Riau, GMNI Riau dan PMKRI.