Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo Subianto Tidak Bahas Posisi Menteri

RIAU1.COM -Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku pertemuan mereka sama sekali tidak membahas soal menteri.

Dilansir dari Detik.com, Minggu (13/102019), Sekjen Nasdem, Johnny Plate mengatakan urusan menteri merupakan kewenangan Jokowi.

"Terkait hal-hal yang lain, hal-hal yang sifatnya pragmatis termasuk di dalamnya kabinet pak Joko Widodo itu sepenuhnya menjadi kewenangan pak Joko Widodo itu hak prerogatifnya untuk menentukan bagi kedua pemimpin berada di dalam atau di luar ya tetap semangatnya membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Menurutnya, keputusan Jokowi untuk membentuk kabinet perlu dihormati. Plate menyebut Partai NasDem dan Gerindra sepakat mengutamakan kepentingan nasional.

"Itu komitmennya jadi kita betul-betul harus pisahkan yang mana yang menjadi kewenangan prerogatif presiden terpilih menyusun kabinet dan itu harus dihormati dan mana yang menjadi kewenangan parpol dan peran-peran parpol dalam hal ini Partai Nasdem dan Partai Gerindra sepakat bahwa mengutamakan kepentingan bangsa di dalam karya karya poltiknya menjadi yang paling utama," ujar Plate.

Keutuhan bangsa yang menjadi utama apalagi di era dimana tantangan global yang semakin berat. Situasi global yang semakin dinamis membutuhkan persatuan dan kesatuan nasional yang membutuhkan soliditas di antara para pemimpin nasional untuk memastikan kepentingan-kepentingan bangsa dan kepentingan negara dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebelumnya, Surya paloh mengaku sama sekali tidak membahas soal menteri dalam Kabinet Jokowi dengan Prabowo.

"Jadi kalau permasalahan apakah ada membicarakan masalah menteri, kabinet mau jawaban yang jujur kan, sejujurnya saya harus katakan, nggak ada, sama sekali nggak ada," ujar Surya.

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Dari pertemuan itu, menghasilkan 3 poin, yakni:

1) bahwa pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan meletakan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa.

2) Kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme berdasarkan paham apapun yang dapat merongrong ideologi pancasila dan konsesus undang-undang dasar kebangsaan

3) Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen undang-undang dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelolah negara seubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik.