Kamis, 18 Juli 2019

POLITIK

Sidang Lanjutan MK, Kuasa Hukum KPU Sebut Berbeda Jauh dengan Pokok Permohonan Awal

news24xx


Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Mahkamahkonstitusi.go.id. Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Mahkamahkonstitusi.go.id.

RIAU1.COM -Kuasa hukum KPU Ali Nurdin menyatakan pihaknya menjawab permohonan Prabowo-Sandi yang telah diregistrasi oleh panitera MK pada 11 Juni 2019.

"Kami akan menjawab dalil permohonan pemohon sebagaimana permohonan yang diserahkan pada Jumat (24/5/2019) dan didaftar pada 11 Juni 2019," ujar Ali dalam sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (18/6/2019).

Berkas permohonan yang dibacakan oleh pihak pemohon pada sidang pendahuluan berbeda jauh dengan pokok permohonan yang sudah diregistrasi oleh MK pada 11 Juni 2019.



BACA JUGA : Erick Thohir Tak Pernah Diajak Jokowi Bicara Kabinet

"Bila permohonan pada 10 Juni diakui sebagai perbaikan permohonan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena telah terjadi perubahan substansi permohonan," ujar Ali.

Lebih lanjut Ali mengatakan bahwa dalam permohonan bertanggal 10 Juni, pemohon telah mengubah posita dan petitum permohonan. Sehingga, hal tersebut dikatakan Ali tidak bisa diterima karena telah berubah jauh dari permohonan awal.



BACA JUGA : Ketua KPU Sumatera Utara Diberhentikan, Ini Pelanggaran yang Dilakukannya

Pada permohonan bertanggal 10 Juni, pemohon mendalilkan bahwa termohon telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penghitungan suara. Sementara pada permohonan bertanggal 24 Mei, pemohon tidak menyebutkan hal tersebut.

"Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon mengakui kinerja termohon. Bahwa termohon telah melakukan fungsi dan khasnya dengan baik dan benar," ujar Ali.

Menurut Ali, tuduhan dalam dalil pemoho  atas kecurangan atau kesalahan KPU dalam penghitungan suara yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, harus dibuktikan oleh pihak pemohon.