Dituding Terima Rp 450 M untuk Quick Count, Burhanudin Muhtadi Laporkan 4 Akun Medsos

Dituding Terima Rp 450 M untuk Quick Count, Burhanudin Muhtadi Laporkan 4 Akun Medsos

23 April 2019
Ilustrasi warga saat pencoblosan di TPS beberapa hari lalu.

Ilustrasi warga saat pencoblosan di TPS beberapa hari lalu.

RIAU1.COM - Videonya beredar di Medsos. Burhanudin Muhtadi tidak menerima disebut oleh beberapa netizen menerima dana Rp 450 miliar untuk merekayasa hasil quick count memenangkan pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Untuk itu Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Burhanudin Muhtadi resmi melaporkan sejumlah akun sosial media ke Bareskrim Polri lantaran dirinya dituduh terima uang Rp 450 milliar untuk merekayasa hasil survei yang menangkan Jokowi-Maruf.

Seperti dikutip Riau1.com dari RMOL.CO, Selasa, 23 April 2019, Adapun akun yang dilaporkan yakni, dua akun Facebook atas nama Al Rumy dan Adiba Gus MJ. Kemudian, akun Twitter @Slivy_Riau dan @andi_riau.

 

“Atas nama pribadi Burhanuddin Muhtadi sejak kemarin diserang ribuan akun yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ada di TV dan menerima bayaran 450 miliar dalam rangka menjalankan quick count palsu dengan menggunakan strategi post truth,” kata Burhanuddin di Bareskrim, Senin (22/4).

Loading...

Ia menjelaskan, dalam postingan video yang beredar di sosial media itu menunjukan kerika dirinya tengah memberikan materi, ia mengaku dituduh melakukan strategi post truth dengan memborbardir publik melalui quick count yang memenangkan Paslon 01.

“Padahal bisa semua cek video tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan quick count. Tgl 21 Maret saya bersama Prof Renald Gazali diundang dalam diskusi untuk membicarakan tentang elektabilitas Pak Jokowi,” ujarnya. 

Sebelum memilih jalur hukum, ia melakukan klarifikasi lebih dulu di akun Twitternya untuk membantah tudingan itu semua. Namun tudingan bernuansa hoax itu terlanjur menyebar luas dan membangun persepsi publik.

“Sulitnya saya bendung tudingan yang viral tadi. Sekali-kali saya berikan pelajaran agar ruang publik kita steril dari hoax dan fitnah,” singgungnya.
 
Lagi pula ia melihat ada upaya sistematik dari akun-akun tersebut untuk menyerang kredibilitas lembaga survei seolah-olah membuat hoax. Untuk itu, dalam laporannya, keempat akun dikenakan pasal terkait fitnah dan pencemaran nama baik.

“Karena melalui medsos kami gunakan UU ITE Pasal 27 juncto 45 ayat 3, juncto KUHP 330, 331,” ucap Burhanuddin.

Laporan ini pun diterima Bareskrim Polri dengan nomor: LP/B/0394/IV/Bareskrim tanggal 22 April 2019..

R1/Hee