Raker Komwil I Apeksi di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (3/5/2024). Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (3/5/2024). Raker Komwil I ini menghasilkan 24 rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
"Ada 24 rekomendasi dalam raker kali ini. Rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun usai raker.a
Rekomendasi tersebut di antaranya, Apeksi mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kota seperti pengendalian inflasi dan kebijakan terhadap kenaikan harga bahan pokok dan transportasi. Apeksi meminta agar bakal calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) teknokrat 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Apeksi akan mendorong pariwisata pemerintah untuk melakukan pembagian Penambahan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah pemerintah kota yang mempunyai perusahaan induk di wilayah lain di Indonesia. Apeksi perlu meminta agar kewenangan-kewenangan daerah lebih diperluas pada urusan perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 tahun 2022.
"Kami juga mendorong pemerintah pusat memprioritaskan perubahan iklim dan dampaknya dalam perencanaan pembangunan kota. Kami juga meminta pusat menyiapkan payung hukum yang memungkinkan adanya alternatif pembiayaan dan meningkatkan transparansi akses dan mekanisme pendanaan infrastruktur di bidang lingkungan," ucap Muflihun.
Apeksi perlu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah kota untuk berkolaborasi menghasilkan inovasi-inovasi di bidang pengelolaan persampahan menuju green environment. Apeksi juta mengusulkan kepada pemerintah terkait pembangunan berbagai moda transportasi. Sehingga, konektivitas antar daerah, baik secara regional ataupun nasional terhubung dengan baik, termasuk pengembangan sistem angkutan massal di perkotaan.
Apeksi mendorong pemerintah agar membuat kebijakan pembiayaan untuk mendukung daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Apeksi merekomendasikan menambah klausul tentang kewajiban Coorporate Social Responsibility (CSR) beserta besarannya sebagai alternatif pembiayaan pembangunan kota yang mengikutsertakan stakeholders dalam pembangunan kota.
Apeksi juga sepakat mendorong optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan persentase dari nilai komponen produksi untuk berbagai produk yang dibuat di dalam negeri, baik berupa jasa dan barang, atau penggabungan dari keduanya. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kemenperin, diharapkan dapat mempermudah pembuatan sertifikasi TKDN kepada para penyedia barang atau jasa pemerintah dan kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil. Sertifikat TKDN diharapkan dapat diberikan secara gratis.
Apeksi mendorong pemerintah kota melakukan kerja sama dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil agar dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Apeksi berharap terciptanya generasi muda yang berinovasi dan berkreatifitas berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Apeksi perlu terus memperjuangkan alokasi anggaran tetap melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk seluruh pemerintah kota guna mendukung kegiatan di tingkat kelurahan (Dana Kelurahan). Apeksi meminta pemerintah pusat untuk membuat kebijakan tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan mengharapkan peran serta sektor swasta dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah dalam pencapaian percepatan 100 persen akses air minum aman pada 2026.
Apeksi mendorong pemerintah pusat menerbitkan regulasi yang jelas mengenai perdagangan karbon kredit dan memberikan kesempatan penjualan keluar negeri. Karena, harganya lebih baik untuk pendapatan daerah.
Apeksi mengusulkan subsidi by the service untuk angkutan umum massal yang dikelola pemerintah kota secara berkala. Apeksi meminta agar pemerintah menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih sesuai dengan penanganan permasalahan kemiskinan masing-masing daerah, di samping penambahan dukungan pembiayaan penanggulangan kemiskinan melalui pembiayaan APBN.
Apeksi mengusulkan agar pemerintah pusat mempercepat akses data hasil regsosek untuk dipadupadankan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan data-data masyarakat lainnya. Apeksi mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kemudahan proses KPBU bagi daerah kota dengan disertai bunga ringan (maksimal 5 persen per tahun).
Apeksi juga merekomendasikan agar pemerintah kota mendapatkan akses terhadap data masyarakat miskin dalam DTKS dan PBI untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan stunting. Apeksi mengusulkan agar adanya jejaring pariwisata dalam promosi antar wilayah dalam konteks regional, nasional dan internasional. Apeksi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun simpul-simpul transportasi untuk mendukung pengembangan destinasi dan akses pariwisata.
