Plt Kepala Dinkes Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru memberikan penjelasan terkait isu yang belakangan muncul mengenai pelayanan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani. Klarifikasi ini disampaikan atas arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat untuk memastikan informasi yang beredar berimbang dan objektif.
“Kami ingin ada pemberitaan yang berimbang. Kemarin, saya datang ke RSD Madani untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang terjadi akhir-akhir ini. Saya menemukan bahwa semua prosedur pelayanan dan penjaminan, baik medis maupun pembiayaan, telah dijalankan sesuai aturan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Minggu (12/1/2025).
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah miskomunikasi terkait penjaminan pembiayaan pasien, khususnya yang menggunakan BPJS Kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC). Pada prinsipnya, kedua skema ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menjamin pembiayaan pasien.
“Misalnya, ada pasien kecelakaan yang meminta UHC diaktifkan. Namun, ketika sistem diperiksa, ternyata BPJS-nya masih aktif. Karena itu, tindakan medis langsung dilakukan tanpa perlu mengurus UHC. Sayangnya, ketidaktahuan ini menimbulkan kesan prosesnya berbelit-belit,” ucap Ingot.
Seluruh tahapan medis terhadap pasien yang bersangkutan telah dilakukan secara cepat dan sesuai prosedur. Namun, miskomunikasi ini menjadi pemicu munculnya kritik dari masyarakat dan sejumlah pihak.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas miskomunikasi yang terjadi, baik dari pihak kami maupun dari masyarakat. Ke depan, kami akan meningkatkan sistem komunikasi internal dan eksternal agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” sebutnya.
Ingot juga menyampaikan pentingnya menciptakan rasa nyaman bagi tenaga kesehatan (nakes) di RSD Madani. Karena, para nakes ini merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan.
“Mereka juga manusia, perlu dukungan agar bisa bekerja dengan tenang. Kami berharap semua pihak memahami itu,” tutur Ingot.
Dinkes juga berencana mengintensifkan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pertemuan rutin, khususnya dengan Komisi III yang membidangi kesehatan. Dinkes ingin menjelaskan kondisi yang ada.
"Kami akan menjelaskan bagaimana yang terjadi sebelumnya, dan langkah apa yang kami harapkan ke depan. Karena RSD Madani adalah milik kita bersama, tanggung jawab bersama untuk terus kita tingkatkan,” tegas Ingot.
