Pj Wali Kota Pekanbaru Tegaskan Komitmen Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Pajak
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemko juga ingin memperkuat layanan pajak.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Senin (28/10/2024), mengatakan, pemko siap menjaga kemandirian fiskal serta mendukung otonomi daerah. PAD merupakan langkah awal untuk mencapai kemandirian daerah.
"Ketika kami mengajukan pemekaran wilayah, tujuan utamanya adalah agar Pekanbaru dapat berdiri sebagai daerah otonom dengan keuangan yang mandiri. Jadi, PAD harus menjadi prioritas," ujarnya.
Pemko Pekanbaru perlu memiliki sumber pendanaan mandiri. Agar, pemko tidak hanya bergantung pada dana pusat.
Selain itu, Pemko Pekanbaru berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan pajak. Makanya, pemko sering meminta masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
"Namun, tugas pemerintah adalah memastikan dana pajak ini dikelola secara akuntabel dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Risnandar.
Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD. Jika ingin masyarakat taat bayar pajak, maka pemerintah harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
"Jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan kepercayaan ini,” ujar Risnandar.
Setiap ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan pajak harus bekerja dengan standar akuntabilitas tinggi. Evaluasi ketat akan dilakukan bagi aparatur yang tidak memenuhi tugasnya.
Arahan Presiden Prabowo terkait pelayanan publik juga disinggung dalam kesempatan tersebut. Presiden menekankan pentingnya melayani masyarakat dengan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi.
"Presiden sudah menyampaikan bahwa ASN yang tidak mampu melayani akan dievaluasi, bahkan bisa diberhentikan. Kami di pemerintah daerah akan menjalankan arahan ini dengan serius," ungkapnya.
Sebagai penutup, Risnandar mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk menjaga komitmen dalam melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan pajak.
“Masyarakat yang sudah membayar pajak memiliki hak untuk melihat hasil nyata dari pembangunan. Ini menjadi prioritas utama kami ke depan,” sebut Risnandar.
