Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru menegaskan komitmen netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada. Pemko secara konsisten mensosialisasikan surat edaran dari lima kementerian dan lembaga mengenai netralitas ASN.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (28/10/2024), menggarisbawahi pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap tahapan Pilkada serentak yang akan datang. Pemko secara konsisten mensosialisasikan surat edaran mengenai netralitas ASN kepada seluruh jajaran.
"Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan lima kementerian dan lembaga negara yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami telah mengedarkan instruksi ini agar seluruh ASN memahami pentingnya menjaga sikap netral dalam pelaksanaan Pilkada. Namun, mengingat KASN sudah tidak aktif saat ini, saya berharap ada revisi dari pemerintah pusat agar regulasi ini tetap relevan,” jelas Risnandar.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga telah membentuk Tim Pemantauan Pilkada atau yang dikenal dengan sebutan Desk Pilkada. Desk Pilkada ini guna untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.
Tim Desk Pilkada berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan netralitas ASN. Tim ini juga melaporkan setiap perkembangan terkait tahapan Pilkada kepada pemerintah provinsi dan Kemendagri.
“Kami melaksanakan rapat berkala dan mengirimkan laporan harian ke Kemendagri melalui sistem yang ada di Desk Pilkada. Dengan ini, setiap potensi masalah dapat segera diatasi sesuai instruksi pusat,” jelas Risnandar.
Langkah-langkah proaktif ini menunjukkan kesiapan Pemko Pekanbaru dalam menghadapi Pilkada serentak. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen pemko untuk menjaga netralitas dan integritas ASN, demi terciptanya suasana demokrasi yang adil dan kondusif.