Pj Wali Kota Pekanbaru Segera Lantik Pejabat Baru untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

18 November 2024
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Foto: Surya/Riau1.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Foto: Surya/Riau1.

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru segera mengisi kekosongan jabatan mulai dari kepala sekolah dasar (SD) negeri hingga lurah. Pasalnya, puluhan jabatan itu sudah tiga tahun tak memiliki pejabat definitif.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Minggu (17/11/2024), menyampaikan rencana pelantikan sejumlah pejabat baru untuk mengisi kekosongan jabatan di berbagai posisi penting. Saat ini, terdapat 73 posisi kepala seksi (kasi) di kelurahan dan kecamatan, 13 lurah, 50 kepala SD, dan 10 kepala SMP yang masih kosong.

"Saya sudah meminta izin ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengisian jabatan kosong tersebut. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pelantikan dengan skala prioritas pada lurah dan kasi di kecamatan terlebih dahulu. Setelah itu, baru melantik sekretaris lurah (seklur) dan kasi di kelurahan," jelasnya.

Proses perizinan di BKN sedang berlangsung saat ini. Jika izin sudah keluar, surat akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. 

"Pelantikan ini murni untuk pelayanan dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Pekanbaru, bukan untuk kepentingan politik. Saya tidak melakukan rotasi-rotasi jabatan, karena itu bisa menimbulkan wacana bahwa Pj wali kota ini tidak suka dengan orang tertentu atau tidak mendukung kandidat tertentu," tegasnya.

Pengisian jabatan ini murni karena jabatan tersebut kosong. Pengisian jabatan harus segera diisi agar karir ASN bisa berkembang dan pelayanan publik tidak terganggu.

"Beberapa posisi sudah kosong selama 2 hingga 3 tahun, dan harus segera diisi terlepas dari adanya Pilkada atau tidak. Birokrasi harus tetap berjalan. Persoalan politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan," ucapnya.

Risnandar menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya memisahkan proses politik dari pemerintahan. Pemerintahan harus tetap berjalan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," pungkasnya.