Penghasilan Warga Tak Menentu, Peran Pemda Masih Dibutuhkan di JKN

30 Juli 2023
Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby sebelum peresmian program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di RSD Madani, Jumat (28/7/2023). Foto: Istimewa.

Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby sebelum peresmian program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di RSD Madani, Jumat (28/7/2023). Foto: Istimewa.

RIAU1.COM -Peran pemerintah daerah (pemda) masih dibutuhkan dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena, penghasilan warga belum ada yang tetap. 

"Selain program negara, JKN juga telah menjadi program pemda. Oleh karena itu, komitmen dari pemda masih dibutuhkan selagi rakyat kita dalam penghasilan tidak menentu," kata Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby sebelum peresmian program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, Jumat (28/7/2023). 

Apabila telah banyak warga bekerja di sektor formal dengan penghasilan yang baik, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Saat ini, banyak negara sedang melihat model jaminan kesehatan di Indonesia. 

Malaysia sedang menghadapi hambatan dalam akses fasilitas kesehatan (faskes) swasta. Karena di Malaysia baru bisa mengakses faskes pemerintah. Afrika Selatan juga ingin belajar ke Indonesia. 

"Pj wali kota Pekanbaru sudah menjamin kesehatan warganya melalui program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah," ucap Mahlil.