Pemko Pekanbaru Isi Jabatan Kepala OPD dan Lurah Jelang Pilkada

28 Oktober 2024
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Foto: Istimewa.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Foto: Istimewa.

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru akan mengisi jabatan yang kosong, baik level eselon II maupun eselon IV jelang Pilkada. Agar, semua jabatan terisi saat kepala daerah terpilib dilantik.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (28/10/2024), mengatakan, pemko tengah dalam proses pengisian jabatan yang mengalami kekosongan pada sejumlah posisi strategis. Saat ini, Pemko Pekanbaru memiliki 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Beberapa jabatan pimpinan OPD tengah mengalami kekosongan. Pengisian jabatan ini merupakan prioritas yang mendesak guna menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan, terutama di tengah persiapan pelaksanaan Pilkada serentak.

“Saya meminta izin kepada gubernur terkait proses pengisian jabatan di OPD kami. Pengisian jabatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami juga akan segera menggelar seleksi terbuka untuk mengisi jabatan eselon dua,” ujar Risnandar.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti kekosongan posisi pada tingkat wilayah. Ada sekitar 13 lurah yang kosong saat ini.

"Kami tengah berproses untuk pengisian posisi ini karena penting dalam menyukseskan pesta demokrasi yang akan datang. Selain itu, kami juga memiliki 73 posisi kepala seksi (kasi) di tingkat kelurahan dan kecamatan yang kosong,” ungkap Risnandar.

Kekosongan juga terjadi pada sekitar 50 posisi kepala sekolah dasar (SD) negeri. Jabatan kepala sekolah ini menjadi prioritas pengisian demi mendukung program nasional terkait peningkatan gizi anak-anak.

"Kekosongan kepala sekolah ini perlu segera diisi karena ini menyangkut keberhasilan program prioritas presiden, terutama dalam kegiatan peningkatan gizi murid-murid," jelas Risnandar.

Pemko Pekanbaru berharap proses pengisian jabatan ini dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. Sehingga, seluruh struktur pemerintahan dapat berfungsi optimal dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada dan program-program nasional lainnya.