Pemko Pekanbaru Ikuti Kebijakan Pemprov Riau Soal Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

Kalaksa BPBD Pekanbaru Zarman Candra. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang memperpanjang status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi. Bencana ini berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
"Pemko Pekanbaru Ikuti Kebijakan Pemprov Riau Soal Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
Pemko Pekanbaru mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang memperpanjang status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi. Bencana ini berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
"Untuk status bencana hidrometeorologi, kami mengikuti keputusan provinsi," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru Zarman Candra, Rabu (19/2/2025).
Dengan perpanjangan status siaga darurat ini, BPBD Pekanbaru meningkatkan pengawasan terhadap daerah yang rawan bencana, terutama di kawasan pinggiran sungai yang rentan terdampak. Hingga saat ini, kondisi Pekanbaru masih terpantau aman dari bencana hidrometeorologi.
"Namun, kami tetap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Personel kami tetap siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana," ujar Zarman.
Untuk diketahui, status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Riau diperpanjang hingga 31 Maret 2025. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau Edy Afrizal menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) perpanjangan status siaga darurat telah ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi.
"Dengan keputusan ini, Provinsi Riau secara resmi menetapkan status siaga banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung hingga 31 Maret," ungkap Edy pada 31 Januari lalu.
Dengan perpanjangan status ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah. Hal ini guna mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi.