Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru telah membayar sekitar Rp95 miliar ke BPJS Kesehatanan. Uang sebanyak itu guna biaya kesehatan 98,62 persen warga Pekanbaru jika sakit.
"Sejak 1 Juli 2023, kami sudah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC). Tahun ini, progresnya sudah mencapai 98,62 persen. Bila masyarakat butuh pelayanan kesehatan langsung dapat dilayani dengan menggunakan KTP," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Minggu (14/7/2024).
Diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru harus menyiapkan anggaran sekitar Rp95 miliar untuk program UHC pada tahun depan. Pemko berupaya agar biaya kesehatan itu bisa ikut ditanggulangi Pemprov Riau.
"Universal Health Coverage (UHC) tidak mudah dicapai. Kami mewujudkannya dengan bersusah payah," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Minggu (12/11/2023).
Karena, UHC ini diwujudkan dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Hal akibat kondisi masa lalu keuangan.
Meski begitu, pemko tetap bisa menganggarkan Rp42 miliar program UHC tahun ini. Pada tahun depan, masyarakat Pekanbaru akan terlayani UCH mencapai 98 persen dari 1,2 juta.
"Kami harus membayar BPJS Kesehatan Rp95 miliar pada tahun depan. Saya minta Dinas Kesehatan (Dinkes) harus berpikir keras agar kita tak mengeluarkan anggaran sebanyak itu," ujar Indra Pomi.
Caranya, Dinkes harus meminta budget sharing (berbagi anggaran) dari Pemprov Riau. Pemko juga harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Supaya, sebagian biaya UHC itu jangan dibayar pakai uang kita, tapi pemerintah pusat," jelas Indra Pomi.
