Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru Syoffaizal. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru tidak tinggal diam terhadap permasalahan 130 pengungsi Rohingya ilegal yang terlantar di belakang kawasan Purna MTQ, Jalan Wan Datuk Wan Abdul Jamal. Pemko sudah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk meminta persetujuan gubernur Riau agar pengungsi Rohingya bisa ditempatkan di satu tempat yang layak.
"Kami mencoba minta bantuan ke pemprov Riau. Kami mengirim surat ke gubernur Riau untuk penempatan sementara pengungsi Rohingya di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja, Dinas Sosial Provinsi Riau di Kulim," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Syoffaizal, Sabtu (4/5/2024).
Rencana penempatan 130 warga etnis Rohingya yang ada di belakang kawasan Purna MTQ itu berdasarkan hasil rapat bersama dengan pihak Rudenim, IOM, UNHCR. Rapat itu juga dihadiri juga oleh kepala kanwil Kemenkumham Riau, serta kepala Dinas Sosial Riau.
"Kemudian rapat tersebut ditindaklanjuti oleh UNHCR bersama IOM di Badan Kesbangpol. Setelah itu, mereka bersurat ke gubernur. Sekarang, mereka masih menunggu balasan dari gubernur," jelas Syoffaizal.
Pemko Pekanbaru sudah mencoba memasukkan warga etnis Rohingya tersebut ke dalam Rumah Detensi Imigran (Rudenim). Hanya saja, Rudenim sudah penuh.
"Dari awal, kami sudah mencoba memasukkan ke Rudenim, ternyata penuh. Kemudian, kami coba masukan ke community house, tapi juga penuh," ungkap Syoffaizal.
