Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Kamis (7/9/2023). Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Birokrasi pemerintah daerah dinilai lamban dan terlalu banyak laporan tanpa hasil yang jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan swasta yang bergerak lincah dengan memanfaatkan teknologi terbaru.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Kamis (7/9/2023), mengatakan, masa jabatan gubernur Riau tinggal sebulan lagi. Begitu juga dengan masa jabatan para bupati di Riau.
Pilkada sebentar lagi akan digelar. Maka tidak ada pilihan lain selain melakukan skala prioritas.
"Presiden Jokowi meminta saya mempercepat layanan birokrasi. Karena, layanan birokrasi masih rumit saat ini," ujar Azwar.
Salah satu tantangan birokrasi ini adalah rutinitas. Maka, tugas pimpinan memastikan bahwa kerja anak buah harus jelas.
Birokrasi tak akan jalan kalau tak dikawal kepala daerah. Birokrasi bukan tumpukan kertas, banyak laporan.
Hasil tak jelas tapi laporan banyak. Presiden meminta birokrasi itu lincah.
"Di luar birokrasi, perusahaan besar sudah sangat lincah. Mereka melakukan pengetatan terhadap pegawai," ungkap Azwar.
Kantor-kantor perusahaan swasta sudah kecil. Bahkan, perusahaan bisnis tak lagi perlu kantor.
"Kantornya di kafe-kafe. Karena, mereka bisa bekerja tapi hasilnya berdampak besar. Sementara, kita masih bekerja secara konvensional," ucap Azwar.
Sehingga, pemerintah daerah diminta lincah dan bisa bekerja tidak dengan tumpukan kertas. Makanya, para kepala daerah harus mengerjakan skala prioritas.
"Kalau dikerjakan semua tak akan berhasil," saran Azwar.
