Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan arahan soal Monitoring Center Prevention (MCP) atau strategi pencegahan tindak pidana korupsi kepada para pejabat Pemko Pekanbaru. Arahan ini bertujuan agar para pejabat Pemko Pekanbaru tidak melanggar peraturan dalam pengelolaan anggaran.
"Hari ini, kami melakukan rapat MCP dengan KPK. Saat ini, KPK memberikan arahan dan evaluasi terkait dengan nilai MCP," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Hotel Grand Central, Kamis (22/6/2023).
Para kepala OPD dan camat diundang supaya bisa tahu kekurangannya. Sehingga, MCP Pemko Pekanbaru bisa lebih baik tahun ini.
"MCP merupakan alat bantu untuk monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola oleh seluruh pemerintah daerah (pemda)," jelas Muflihun.
Area intervensi itu antara lain adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dengan begitu, nilai MCP bisa lebih baik dan menjadi tolok ukur agar Pekanbaru bebas dari korupsi.
"Dengan adanya area intervensi ini, pungutan liar (pungli) tidak bakal ada di rumah sakit dan pelayanan publik. Kemudian, pengelolaan aset," ucap Muflihun.
Kesempatan yang sama, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK Arief Nurcahyo mengatakan, Pj wali kota memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Agenda ini terkait MCP.
"Terkait MCP ini, tugas kami adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. MCP berlaku bagi 542 pemda," ungkapnya.
Program MCP ini pertama kali dilakukan di Provinsi Riau pada 2015. Pasalnya, tiga gubernur Riau ditangkap KPK berturut-turut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyimpulkan, MCP ini digelar agar bisa terwujud tata kelola pemerintahan dengan baik. Para kepala OPD sudah berkomitmen mewujudkan MCP.
"Setiap bulan, kami melakukan evaluasi di tujuh area MCP ini. Setiap tanggal 10, kami rapat evaluasi fisik dan keuangan serta program prioritas Pj wali kota," katanya.
Indra Pomi yakin nilai MCP Pemko Pekanbaru meningkat pada tahun ini. Diharapkan, KPK bisa memberikan bimbingan kepada para kepala OPD dan camat.
