Kontrak Pengangkutan Sampah di Pekanbaru Berakhir 1 Juli, DLHK Siapkan Solusi

RIAU1.COM -Kontrak pengangkutan sampah yang berjalan saat ini hanya berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 1 Januari hingga 1 Juli 2025. Artinya, mulai 2 Juli mendatang, Kota Pekanbaru tidak lagi memiliki kontrak resmi untuk layanan pengangkutan sampah.

"Kondisi ini harus benar-benar kita pikirkan bersama. Ke depan, bagaimana mekanisme pengangkutan sampah menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Pekanbaru Iwan Simatupang, Jumat (28/2/2025).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh konsultan serta DLHK, kebutuhan anggaran untuk pengelolaan sampah pasca-kontrak diperkirakan mencapai Rp27 miliar. Anggaran ini mencakup biaya sewa kendaraan, operasional, sewa lahan untuk tempat transit sampah (transdepo), serta upah tenaga pengawas lapangan.

"Saat ini, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DLHK, telah tersedia anggaran untuk pengadaan dan penyewaan sejumlah armada guna mendukung operasional pengangkutan sampah pasca-kontrak," ungkap Iwan.

Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi, sewa 21 unit dump truck ukuran sedang selama enam bulan. Sewa 2 unit truk besar jenis Fuso selama enam bulan.

Sewa 22 unit mobil pikap selama enam. Pengadaan 12 unit dump truck baru.

Pengadaan 5 unit mobil pikap baru. Anggaran bahan bakar minyak (BBM) selama enam bulan

Meski begitu, jumlah anggaran yang tersedia masih perlu dikaji lebih lanjut. Agar, anggaran tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan sampah. 

"Jika persoalan ini tidak dibahas dan dicarikan solusinya dari sekarang, maka kemungkinan pada 2 Juli mendatang, pengangkutan sampah akan menjadi masalah besar bagi kita semua," ucap Iwan.

DLHK berencana untuk segera berkoordinasi dengan berbagai pihak. Hal ini guna memastikan layanan pengangkutan sampah tetap berjalan dengan optimal.