Kemenhub dan GIZ Ingin Tingkatkan Kualitas Angkutan Massal di Pekanbaru

19 Januari 2024
Maulana dari GIZ usai FGD Sosialisasi Angkutan Massal Metropolitan Pekanbaru di Hotel Novotel Pekanbaru, Jumat (19/1/2024). Foto: Surya/Riau1.

Maulana dari GIZ usai FGD Sosialisasi Angkutan Massal Metropolitan Pekanbaru di Hotel Novotel Pekanbaru, Jumat (19/1/2024). Foto: Surya/Riau1.

RIAU1.COM -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/GIZ (perusahaan internasional milik Pemerintah Jerman) ingin meningkatkan kualitas angkutan massal di Pekanbaru. Peningkatan kualitas itu dengan membangun halte dan lajur khusus untuk bus Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Maulana dari GIZ Indonesia usai Forum Group Discussion Sosialisasi Angkutan Massal Metropolitan Pekanbaru di Hotel Novotel Pekanbaru, Jumat (19/1/2024), mengatakan, program Bus Rapid Transit (BRT) dengan lajur khusus ini sudah ada sejak 2019. Proyek BRT ini merupakan kerja sama Kemenhub dengan GIZ. 

Kerja sama kedua belah pihak ini adalah peningkatan angkutan umum di Indonesia. Salah satu dari kota itu adalah Pekanbaru. 

"Kami hanya menyediakan bantuan teknis seperti kajian. Kami membahas improvisasi peningkatan kualitas angkutan massal di Pekanbaru," ujar Maulana. 

GIZ ingin memperbaiki dan meningkatkan angkutan massal yang sudah ada di Pekanbaru. Jadi, GIZ ingin meningkatkan layanan angkutan massal yang diatur dalam lajur khusus

"Kami tidak hanya memfasilitasi dari segi teknis. Tapi, kami juga membahas kapasitas pemerintah dalam hal kelembagaan, regulasi, dan pengoperasiannya. Hal-hal teknis ini sudah kami kerjakan pada 2020 dan 2021," ungkap Maulana. 

Peningkatan kualitas angkutan umum ini sedang dibahas di RPJMN. Sesuai rencana strategis (renstra) Kemenhub, Pekanbaru termasuk prioritas dalam peningkatan angkutan massal.

"Detailnya sedang kami kerjakan. Kajian teknis kami sampaikan ke Kemenhub sebagai lanjutan dasar untuk implementasinya," ucap Maulana. 

Setidaknya, Pekanbaru sudah ada komitmen dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal. Salah satu isi perda itu adalah adanya komitmen anggaran untuk pelayanan angkutan massal. 

"Dari hasil studi, kami tidak akan memaksakan bus dengan kepasitas besar seperti di Jakarta. Berdasarkan studi kelayakan, bus medium yang cocok untuk program ini," sebut Maulana. 

Karena, program ini ingin menjangkau masyarakat di perumahan. Studi kelayakan ini sudah disampaikan ke Kemenhub dan pemerintah daerah.